Pemkab Cirebon Gelontorkan Rp23 Miliar Lebih untuk Bansos, Baru Terserap Rp15 Miliar

INILAHKORAN, Cirebon - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Cirebon ternyata  lima besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. 

Tercatat, Kabupaten Cirebon berada dalam urutan kedua daerah dengan penduduk miskin terbanyak di bawah Kabupaten Garut. Sementara, urutan selanjutnya ada Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Indramayu. 

Masih menurut  data BPS , jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon  Bulan Agustus tahun 2023, ada 266.110 jiwa atau sekitar 12,01 persen. Sementara, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sekitar, 2.315.417 jiwa.

Ironisnya, APBD Pemkab Cirebon hanya menganggarkan sekitar 0,006  untuk bantuan sosial tahun 2023 ini. Pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon menyebutkan, APBD Kabupaten Cirebon pada 2023 ini sebanyak Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemkab Cirebon mengangarkan bantuan sosial sebesar Rp23,6 miliar.

"Anggaran untuk bantuan sosial  sebanyak Rp23,6 miliar dan baru terserap sebesar Rp15,36 miliar atau 64,92 persen dari total APBD 2023. Kami optimis anggaran tersebut bisa terealisasi hingga Rp23,6 miliar sampai akhir 2023,” kata Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati, Rabu 30 Agustus 2023.

Menurutnya, sebanyak Rp23,6 miliar anggaran bantuan sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Sosial (Dinsos), dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.

Untuk DPKPP Kabupaten Cirebon, sudah dialokasikan sebesar Rp8,99 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pembangunan rumah bagi korban bencana. Lalu Dinas Sosial diberikan sebesar Rp13,07 miliar  untuk bantuan langsung tunai, penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, serta pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Sedangkan  bantuan sosial yang digulirkan oleh Setda Kabupaten Cirebon nilainya mencapai Rp1,58 miliar. Anggaran tersebut untuk keperluan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya.

“Bantuan sosial dari Kabupaten Cirebon diterima oleh puluhan ribu warga, mulai dari penyandang disabilitas, lansia, nelayan, pengendara ojek, pelaku UMKM, dan buruh pabrik rokok,” ungkapnya.

Sementara rilis yang dikeluarkan KPK di beberapa media nasional menyebutkan juga, bahwa Pemkab Cirebon mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk perjalanan dinas. Namun anehnya, Pemkab tidak mengalokasikan dana untuk bansos individu.

Masih menurut rilis KPK, data SIPD Kabupaten Cirebon hanya menganggarkan dana untuk kemiskinan ektrim sebesar Rp.115.888.621.125 atau hanya 1,62 perse APBD. Alokasi itulah yang dinilai KPK merupakan alokasi kemiskinan ekstrim di Indonesia. (maman suharman)