Pemkab Cirebon Gelontorkan Rp23 Miliar Lebih untuk Bansos, Baru Terserap Rp15 Miliar
Dari total Rp23 miliar lebih yang dianggarkan Pemkab Cirebon untuk bansos hingga kini baru terserap Rp15 miliar lebih
INILAHKORAN, Cirebon - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kabupaten Cirebon ternyata lima besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.
Tercatat, Kabupaten Cirebon berada dalam urutan kedua daerah dengan penduduk miskin terbanyak di bawah Kabupaten Garut. Sementara, urutan selanjutnya ada Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Indramayu.
Masih menurut data BPS , jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon Bulan Agustus tahun 2023, ada 266.110 jiwa atau sekitar 12,01 persen. Sementara, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sekitar, 2.315.417 jiwa.
Baca Juga : OMG Berikan Bantuan Sound System Untuk Komunitas Pemuda Karangampel, Berharap Bermanfaat Mendukung Kegiatan
Ironisnya, APBD Pemkab Cirebon hanya menganggarkan sekitar 0,006 untuk bantuan sosial tahun 2023 ini. Pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon menyebutkan, APBD Kabupaten Cirebon pada 2023 ini sebanyak Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemkab Cirebon mengangarkan bantuan sosial sebesar Rp23,6 miliar.
"Anggaran untuk bantuan sosial sebanyak Rp23,6 miliar dan baru terserap sebesar Rp15,36 miliar atau 64,92 persen dari total APBD 2023. Kami optimis anggaran tersebut bisa terealisasi hingga Rp23,6 miliar sampai akhir 2023,” kata Kepala BKAD Kabupaten Cirebon, Sri Wijayawati, Rabu 30 Agustus 2023.
Menurutnya, sebanyak Rp23,6 miliar anggaran bantuan sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Dinas Sosial (Dinsos), dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.
Baca Juga : Kampung Tunagan Jadi Kampung Siap Siaga Bencana
Untuk DPKPP Kabupaten Cirebon, sudah dialokasikan sebesar Rp8,99 miliar untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan pembangunan rumah bagi korban bencana. Lalu Dinas Sosial diberikan sebesar Rp13,07 miliar untuk bantuan langsung tunai, penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, serta pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
Halaman :
