Pemkot Bandung, Ombudsman RI Hingga OJK Sosialisasikan KUR Soal Modal Bagi UMKM

"Prinsipnya Ombudsman menerima aduan masuk, bahkan evaluasi, kami lembaga yang mengawasi pelayanan publik. Kami memang tidak hanya aduan saja, tapi mengawasi pelayanan publik juga," kata Dadan S Suharmawijaya. 

Terkait siapa saja yang diawasi, Dadan menambahkan lembaga yang menggunakan anggaran negara. 

"Proses pelayanan yang dilakukan pemerintah atau swasta yang menggunakan uang negara. Misalkan, di KUR ini, sumber uangnya perbankan, tetapi di situ ada subsidi bunga dari pemerintah. Karena itu otomatis masuk menjadi hak yang bisa diawasi oleh kita," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Rajasa Pimpinan Berutu mengatakan, di tercatat jumlah pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Bandung mencapai 140 ribu. 

"Di Kota Bandung hasil pendataan tahun 2021 selesai 2022, ada 140 ribu pelaku koperasi dan UMKM. Di antara itu, 700 koperasi aktif," kata Rajasa Pimpinan Berutu.

Rajasa menyebut, pelaku usaha binaan Dinas KUMKM, terdaftar Sistem Informasi Kewirausahan yang Terintegrasi (Sirkuit) melalui sirkuit.bandung.go.id terdata 10 ribu pelaku usaha. 

Menurutnya, dari 10 ribu pelaku usaha itu, diberikan pendampingan setiap tahun kepada 1.000 pelaku usaha yang berbeda tiap tahunnya.