Pemprov Jabar Harap Dukungan Seluruh Pihak, Berantas TBC

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dukungan seluruh pihak, guna memberantas tuberkulosis atau TBC.

Sebab, dengan jumlah penduduk terbesar yang hampir 50 juta jiwa, juga berimplikasi tingginya kasus TBC di Jawa Barat, dimana kini mencapai 233.334 kasus. Tertinggi secara nasional atau 22 persen dari total kasus di seluruh Indonesia.

Pelaksana Harian (Plh) Asda 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Dodo Suhendar mengatakan, sinergitas dan kolaborasi bersama sangat dibutuhkan guna mengurai kasus TBC di Jawa Barat ini.

Mengingat, pemerintah diakuinya tidak dapat mengatasi sendirian, tanpa bantuan semua pihak. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan yang dilakukan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), bertajuk Kick Off USAID BEBAS TB di Provinsi Jawa Barat kata Dodo, diharapkan mampu mengurangi kasus TBC.

"Kami mengapresiasi, kontribusi mendukung pemerintah mengurangi TBC, terutama di Jawa Barat. Sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat, saya yakin akan mencapai hasil yang optimal. Dukungan dan partisipasi aktif sangat berarti, mencapai Jawa Barat bebas TBC," ujar Dodo dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, di Kota Bandung, Rabu 21 Februari 2024.

Terlebih kata Dodo, tingginya kasus TBC di Jawa Barat juga berdampak dengan ekonomi. Dibutuhkan anggaran sekitar Rp6,5 triliun, hanya untuk mengobati pasien.

"Itu bisa untuk beasiswa 48 ribu mahasiswa. Kalau uang habis menangani TBC, tentu sulit mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau berhasil (mengurangi TBC), dananya bisa dialihkan untuk beasiswa. Betapa penting investasi kita menangani TBC," ucapnya.

Di Jabar sambung Dodo, ada enam kota/kabupaten yang memiliki beban TBC tinggi, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kota Bekasi.

"Penyakit TBC dari masalah prilaku, gizi, status ekonomi, kondisi rumah yang tidak ada ventilasi itu cenderung kena TB lebih besar. Makanya kita mencoba intervensi," imbuhnya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Luar (P2PM) Kementerian Kesehatan dr Imran Pambudi mengatakan, kendati Jawa Barat tinggi kasus TBC. Namun secara program yang dilakukan, telah cukup baik. Mulai dari tracing hingga pengobatan.

"Tetapi PR (pekerjaan rumah) besar masih di bagaimana yang sudah diobati itu sampai selesai. Pengobatan TBC itu enam bulan. Mungkin ada yang terputus (masih ada kasus). Tapi secara peran, Jawa Barat dua tahun ini sudah bagus dibandingkan sebelumnya," terangnya.

Dia menambahkan, di Jabar pada 2023 terjadi 168 ribu kasus baru. Dimana satu kali paket pengobatan membutuhkan biaya sekitar Rp320 ribu perorang.

Maka dari itu dia berharap, butuh semangat bersama untuk menangani TBC. Apalagi penyakit tersebut mudah menular, baik anak-anak, dewasa maupun lansia. Tidak hanya itu, TBC juga bisa menyerang semua organ.

"Kecuali rambut dan kuku. Teorinya, semua organ yang dialiri darah, itu bisa terkena. Ada TBC paru, TBC tulang, ada juga yang sampai ke otak, meningitis. Tergantung organ mana yang diserang TBC," ucapnya.

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini lanjut dia, merupakan penyakit paling tua. Namun hingga kini belum ada obat yang benar-benar ampuh mengobati penyakit tersebut.

"Covid, virus yang muncul baru tiga tahun terakhir bisa langsung ada obat. Itu yang menyebabkan kita gemas, kenapa penyakit yang sudah lama ada, obatnya tidak beres-beres," ungkapnya.

Sementara Deputi Chief of Party USAID Bebas TBC Prima Setiawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, melalui USAID dan Kemenkes.

Dimana ada empat provinsi yang menjadi fokus, karena memiliki beban TBC cukup besar  yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Mendesain program yang bisa dilakukan di Indonesia. Kegiatan ini sudah diluncurkan pada November kemarin di Medan. Menyasar penderita TB, keluarga dan sekitar. Makanya Dinkes tidak bisa kerja sendiri, karena TBC tidak hanya (disebabkan) masalah kesehatan. Tapi juga OPD lain, misal Disperkim. Rumahnya yang kurang sehat dan sebagainya," tandasnya. (Yuliantono)***