Penerbitan Obligasi Daerah Pemprov Jabar Bidik Dana Segar Hingga Rp2 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menargetkan, penerbitan obligasi daerah Pemprov Jabar mampu meraup hingga Rp2 triliun.

Penerbitan Obligasi Daerah Pemprov Jabar Bidik Dana Segar Hingga Rp2 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur
Berdasarkan hasil audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menindaklanjut rencana penerbitan obligasi daerah Pemprov Jabar atau sukuk daerah itu berpeluang menangguk dana segar tersebut. (yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menargetkan, penerbitan obligasi daerah Pemprov Jabar mampu meraup hingga Rp2 triliun.

Harapannya, kucuran dana segar penerbitan obligasi daerah Pemprov Jabar tersebut dapat mengakselerasi infrastruktur penunjang untuk BIJB Kertajati, serta pembangunan beberapa rumah sakit.

Berdasarkan hasil audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menindaklanjut rencana penerbitan obligasi daerah Pemprov Jabar atau sukuk daerah itu berpeluang menangguk dana segar tersebut.

Baca Juga : Ridwan Kamil Dorong APH Percepat Proses Pidana Panji Gumilang

"Alhamdulillah, Jabar dianggap manajemen keuangannya sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jabar melalui sumber pendanaan dari penerbitan obligasi daerah Pemprov Jabar. Kita bikin pilot project yaitu akses ke BIJB Kertajati, kemudian juga rumah sakit-rumah sakit untuk anggaran di 2024 Rp2 triliun saja. Itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," katanya di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Senin 3 Juli 2023.

Dia menambahkan, sejatinya kebutuhan Jabar dalam membangun infrastruktur secara merata dan representatif itu dibutuhkan anggaran paling tidak sekitar Rp800 triliun. Bila dalam lima tahun, pembangunan infrastruktur mengeluarkan biaya Rp50 triliun dari APBD, maka butuh waktu hingga 80 tahun supaya infrastruktur betul-betul layak seperti yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.

Baca Juga : Program JQR Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Desa Jawa Barat Termasuk SLB dan Komunitas Komunitas Disabilitas Netra

"Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu. Khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur," ucapnya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani