Pengangguran Tertinggi , Pemprov  Jabar Minta Jangan Dibandingkan Dengan Provinsi Lain

“Pertama dalam menekan pengangguran, SMK dengan vokasi yang kuat. Jadi ketika mereka keluar, tidak mengandalkan ijazah saja tapi ada kemampuan. Mahasiswa juga. Semuanya harus pandai membangun komunikasi dan jaringan, kalau tidak begitu. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kami membuka cakrawala mereka, selain disiplin keilmuan juga harus pandai bergaul,” terangnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rachmat Taufik Garsadi menambahkan, selama tiga tahun terakhir telah ada perbaikan terkait jumlah pengangguran di Jawa Barat. Kendati diakuinya masih tertinggi di Indonesia, yang diakibatkan beberapa faktor. Salah satu faktor kata dia adalah, adanya migrasi pekerja dari luar provinsi karena tergiur upah tinggi di perusahaan-perusahaan Jabar.

“Pengangguran selama tiga tahun trennya sudah bagus. Agustus 2021 lapangan pekerjaan yang terserap 1.300an orang. Tapi memang kenyataannya masih begitu, karena banyak pendatang sehingga peningkatan lapangan kerja tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja baru. Makanya kita masih tertinggi, 8,31 persen yang walaupun investasi terbesar. Jadi masalahnya itu menurut saya,” beber Taufik.

Baca Juga : Atalia Praratya Influential Woman in Local Government of The Year

Sementara menyikapi potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran oleh perusahaan di Jawa Barat, Taufik menjelaskan sejauh ini memang telah terjadi meski masih relatif kecil. Rerata PHK terjadi di perusahaan tekstil yang berada di Kabupaten Subang, Sukabumi dan Purwakarta imbas dari krisis global.

Kendati demikian, pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk dalam penanganan korban PHK melalui program bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berkolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat segera kembali memiliki pekerjaan pasca menganggur, dampak dari perusahaan yang pailit.

“PHK di Jawa Barat masih relatif kecil, sekitar 4800an. Itu berdasarkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab setiap kali PHK, otomatis JHT mereka diambil. Ini sebenarnya di Jawa Barat yang besar itu bukan PHK, tapi tenaga kontrak yang habis masa kerjanya dan tidak diperpanjang. Dari pihak APINDO juga menyampaikan, jika situasi dunia tetap begini kemungkinan banyak perusahaan garmen terutama yang tutup. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi. Sejauh ini yang paling banyak itu (PHK) Subang, Sukabumi dan Purwakarta. Purwakarta ini karena banyak yang tutup, tahun sekarang saja ada tiga perusahaan yang tutup,” harapnya.

Baca Juga : Cadisdik Wilayah XI Jabar Berkomiten Penuhi Hak Dasar Siswa dengan Rutin Distribusikan Ijazah

“Langkah kita, bersama pemerintah kota dan kabupaten melakukan pendekatan dengan industri padat karya khsusunya. Selain mendorong produk yang selama ini di ekspor untuk dipasarkan di Jawa Barat supaya bisa bertahan. Selain itu kita ada program dari pemerintah khusus untuk PHK. Kita memfasilitas JKP, supaya mereka mendapatkan haknya seperti pelatihan, akses mencari kerja atau membuat pekerjaan.,” tandasnya. (Yuliantono)***