Proyek Jembatan Paranje Bikin Resah Warga, Begini Reaksi DPUPR Kab Bogor

NILAH, Rumpin- Progres pembangunan Jembatan Paranje yang menggunakan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor terbilang rendah hingga dikeluhkan masyarakat yang sehari-hari menggunakan akses insfrastruktur tersebut.

Padahal, Jembatan Paranje merupakan salah satu jembatan penghubung antara Desa Rabak dengan Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, dimana merupakan akses utama ke arah Kecamatan Leuwiliang.

Uang sebesar Rp 15,8 miliar untuk proyek pembangunan Jembata  Paranje dan peningkatan Jalan Leuwiliang-Kampung Sawah Rumpin pun dianggap warga sia-sia, karena sudah berbulan-bulan proyek tersebut malah menghambat dan bukannya memperlancar akses transportasi maupun distribusi.

Baca Juga : Wujudkan Jalan Tol Tambang, Empat Pemerintah Daerah Bentuk Konsorsium 

Jembatan yang berada di kecamatan Rumpin tersebut merupakan akses utama untuk menuju ke arah leuwiliang. Namun sudah beberapa bulan ini akses tersebut menjadi terhambat karena sedang adanya perbaikan pasca terjadinya longsor.

"Kami warga sekitar Jembatan Paranje siap melakukan  penyampaian pendapat dimuka umum di Kantor UPT Infrastruktur Jalan Jembatan Leuwiliang dan di Dinas PUPR Kabupaten Bogor, apabila tidak ada progres yang signifikan dalam pengerjaan proyek tersebut," kata Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Muhammad Arifin kepada wartawan, Kamis, (10/12).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda inu menambahkan akibat tertutupnya akses Jembatan Paranje, para pegendara motor dan mobil jurusan Rumpin-Leuwiliang atau sebaliknya harus melewati jalan terjal yang rusak dengan akses yang sulit melalui Jalan Kampung Cikadu. 

Baca Juga : Kontraktor Proyek Insfrastruktur yang Bermasalah Terancam Masuk 'Black List'

"Selain itu kami juga akan mengadukan proyek pengaspalan jalan di Desa Gobang yang diduga buruk kualitasnya, karena belum satu bulan tuntas pengaspalamnya saat ini sudah ada beberapa titik yang rusak. Kami menduga bahwa pihak penyedia jasa atau kontraktor asal-asalan dalam mengerjakan proyek tersebut dan juga lemahnya peran konsultan pengawas," tambahnya.