Sambangi DPRD Kota Bogor, Kadin Kota Bogor Minta Pusatkan Paket Pokir di SKPD

"Pokir itu memang ada di dinas dan usulannya dari DPRD sesuai pokok pikirannya. Kami minta diberikan pekerjaan untuk pelaksanaan Pokir, karena para pengusaha ini sesuai aturannya memiliki hak melakukan pekerjaan itu," terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Gapensi Irwan M Nur menegaskan banyak kegiatan proyek Pokir yang banyak dikelola oleh (anggota dewan), berdasarkan usulan dari masyarakat (konstituen). Tapi, dalam realisasi maupun mekanismenya, tidak melibatkan para pengusaha. 

"Kami hanya ingin pendistribusian Pokir ini transparan dan sesuai aturannya. Para pengusaha banyak yang tidak tahu, hanya tahunya Pokir itu punya nya (anggota dewan-red)," terangnya.

Baca Juga : Lagi-Lagi Perumda Air Minum  Tirta Kahuripan Jadi yang Terbaik Se-Jawa Barat

Ketua Aspeknas Kota Bogor Felix Marta justru mempertanyakan tentang alur dan mekanisme Pokir dari awal hingga diserahkan kepada kontraktor pelaksana. 

"Kami berharap tidak terjadi monopoli oleh oknum terkait paket Pokir. Berikan kami keterlibatan dalam pelaksanaan Pokir, agar pelaksanaan pekerjaan Pokir tetap berkualitas dikerjalan oleh pengusaha yang sebenarnya. Karena itu kami para asosiasi meminta Ketua Kadin untuk dapat memfasilitasi kepada seluruh SKPD agar transparan dan terbuka dalam realisasi pekerjaan Pokir," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Kota Bogor Almer Faiq mengungkapkan banyaknya aspirasi dari para asosiasi terkait pekerjaan proyek. Salah satunya tentang pekerjaan Pokir, para pengusaha menginginkan adanya keterbukaan dari mekanisme hingga pendistribusian pekerjaan yang diberikan SKPD di Pemkot Bogor.

Baca Juga : Bima Minta Pusat Harus Ikut Maksimalkan Potensi Heritage di Tiap Daerah

"Harus ada kesepahaman antar sejumlah pihak, baik SKPD, DPRD dan para asosiasi pengusaha. Kedepan agar realisasi Pokir menjadi jelas. Saya selaku Ketua Kadin siap menjembatani ke Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor," pungkas Almer.*** (rizki mauludi)