Sikap Kami: Utang Kita di Jatigede

MEMBANGUN Jatigede yang bukan sekadar waduk adalah utang moral pemerintah. Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu mendongkrak ekonomi sektor wisata di wilayah tersebut sudah tepat.

Laksana waduk di mana-mana, warga Jatigede, bahkan bisa pula Sumedang, secara ekonomis tidak mendapatkan manfaat tertinggi dari pembangunan waduk tersebut. Jatigede yang punya nama, tapi waduk lebih banyak dinikmati warga di kabupaten sekitar, bahkan negara secara umum.

Warga Jatigede lebih banyak berkorban. Paling tidak korban emosional, harus meninggalkan kampung dan direlokasi, tentu saja setelah mendapat ganti rugi. Bayangkan betapa banyak yang harus meninggalkan kampungnya di 28 desa pada empat kecamatan di Sumedang.

Baca Juga : Sikap Kami: Kang Lee Teuk, Kang Ye Sung

Maka, betapapun ganti rugi sudah dibayarkan dan diterima warga, pemerintah semestinya tetap memiliki utang kepada warga. Utang moral. Sayangnya, agak kurang perhatian pemerintah untuk membayar utang moral tersebut.

Warga sekitar Waduk Jatigede cukup beruntung, meski kurang perhatian dari pemerintah pusat, mereka mendapatkannya dari pemerintah lokal: Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Sumedang.

Apa itu? Upaya meningkatkan ekonomi bagi warga sekitar waduk. Caranya, dengan membangun industri pariwisata yang lebih mumpuni di sana. Kira-kira sama seperti yang terjadi pada warga sekitar Jatiluhur yang kini tak hanya sekadar kawasan waduk, tapi juga destinasi wisata.

Baca Juga : (Sikap Kami) Jangan Salahkan Megawati

Kebetulan, Jatigede memenuhi syarat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Bupati Donny Ahmad Munir, bahkan ingin menjadikan Jatigede sebagai Raja Ampat-nya Sumedang, atau menandingi Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten termaju industri pariwisatanya.