Sisa Lahan Pertanian Tersisa 113 Hektare, DKPP KBB: Alih Fungsi Lahan Capai 35 Persen

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih menemukan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, dampak dari adanya alih fungsi lahan tersebut bisa berdampak pada ruang pemenuhan pangan warga. Bahkan, terdapat salah satu kecamatan yang paling besar dialihfungsikan diperkirakan mencapai 35 persen.

“Saat ini yang jelas tinggal tersisa 113 hektare yang tersebar di lima desa wilayah Kecamatan Batujajar,” ungkap Kepala DKPP, Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim kepada wartawan.

Lukman menyebut, saat ini pihaknya masih merinci luasan lahan yang dialihfungsikan di setiap kecamatan. Pasalnya, alih fungsi lahan terjadi merata hampir di seluruh kecamatan di Bandung Barat.

"Wilayah Kecamatan Batujajar menjadi wilayah paling banyak, termasuk Cipatat yang lahannya banyak dialihfungsikan menjadi perumahan," sebutnya.

“Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan siasat menggenjot produktivitas di tengah kian menyusutnya lahan pertanian,” sambungnya.

Lukman mengakui ada sejumlah tantangan untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan, salah satunya karena belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang menegaskan lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan non pertanian.

“Tidak ada yang menguatkan, ada Peraturan Daerah (Perda) akan tetapi tidak kuat. Ini perlunya ada Perbup yang dibuat untuk melindungi lahan pertanian produktif," ujarnya.

Selain kurangnya peraturan, lanjut Lukman, tingkat pembangunan sangat masif terutama di perkotaan. Hal itu terjadi disebabkan adanya pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Oleh karenanya, guna menjaga lahan pertanian berkelanjutan, DKPP Bandung Barat bakal memberikan edukasi melalui sosialisasi pentingnya meningkatkan produktivitas pangan.

“Kalaupun mendesak, perlu ada lahan pengganti yang adanya di wilayah Bandung Barat selatan seperti Gununghalu,” ujarnya.

“Peralihan fungsi lahan pertanian di Bandung Barat diharapkan bisa segera dihentikan untuk mencegah krisis pangan. Sebab, jika krisis pangan terjadi, Bandung Barat akan bergantung pada suplai daerah lain atau suplai dari luar negeri,” pungkasnya.*** (agus satia negara)