Soal Transparansi Pokir, Komisi III DPRD Kota Bogor Sepakat dengan Usulan Kadin dan Pengusaha Lokal

INILAHKORAN, Bogor - Komisi III DPRD Kota Bogor menampung aspirasi dan berjanji akan memperjuangkan anggaran Kota Bogor agar lebih berpihak kepada pengusaha lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi setempat. 

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto pasca audensi dengan Kadin Kota Bogor, bersama pimpinan asosiasi serta sejumlah pengusaha lokal. 

"Ya, kemarin kami bertemu dengan Kadin Kota Bogor, bersama pimpinan asosiasi serta pengusaha lokal. Kami berbicara kedepan bagaimana bentuk kemitraan dari DPRD Kota Bogor, karena kami punya fungsi bentuk pengawasan. Ketua Kadin (Almer Faiq, red) berbicara penganggaran untuk mendorong perekonomian dalam pembangunan Kota Bogor," ungkap Iwan, Kamis 22 September 2022.

Iwan menuturkan, dibicarakan juga aspek potensi Kota Bogor karena Kadin ini membawahi para pengusaha lokal Kota Bogor. Dengan kondisi konteks kekinian, berbicara perkembangan jaman perlu kaitan peningkatan kapasitas. 

"Para pengusaha lokal harus diberdayakan agar bisa bersaing dengan pengusaha lainnya. Tentunya kedepannya juga akan diagendakan, harus ada. Berbicara penguatan dari DPRD Kota Bogor, tentunya kami siap," tuturnya.

Iwan menerangkan, masukan, saran dan aspirasi salah satunya terkait pokok pikiran (pokir) agar lebih transparan serta dipusatkan di SKPD terkait, maka ditampung kemudian bisa diselaraskan agar apa yang dilakukan kedepannya tidak bermasalah baik dengan aturan yang ada, ataupun permasalahan hukum. 

"Saya kira semuanya kaitan aspirasi berbicara pengusaha konstruksi, perhotelan dan kuliner. Penting juga Kota Bogor ini butuhnya apa harus diselaraskan. Jangan sampai Kota Bogor butuhnya kopi, yang ada jus," terangnya.

"Dari semua aspek dan potensi yang ada, ketika butuh penguatan dari DPRD kaitan penganggaran kami akan perjuangkan," tambahnya.

Seperti diketahui, Kadin Kota Bogor, melakukan audiensi bersama Komisi III DPRD Kota Bogor, Senin 19 September 2022 di ruang Komisi 3 lantai 4 gedung DPRD Kota Bogor. Dalam pertemuan itu, ada beberapa yang dibahas dan di diskusikan, diantaranya terkait pekerjaan dan realisasi Pokir dari DPRD Kota Bogor yang dilakukan SKPD di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kedatangan Kadin Kota Bogor yang dikomandoi Ketua Almer Faiq bersama sejumlah asosiasi diantaranya, Gapensi, Aspekindo, Aspeknas, Gapeksindo, Askonas, langsung diterima Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto beserta anggota.

Ketua Aspekindo Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad mengatakan, kedatangan asosiasi pengusaha dibawah Kadin Kota Bogor ke DPRD, untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan para asosiasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir yang dikelola oleh para SKPD di Lingkungan Pemkot Bogor, berdasarkan usulan dari DPRD Kota Bogor.

"Kami bersama para asosiasi datang ke gedung wakil rakyat ini, untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir. Kami ingin mendapatkan keterbukaan dan transparansi terkait alokasi dan mekanisme realisasi Pokir," ungkap Bagus.

Bagus melanjutkan, Kadin mengetahui asosiasi mana saja yang berhak mendapatkan pekerjaan Pokir. Selama ini soal pendistribusian pekerjaan Pokir tidak jelas dan banyak pengudsaha tidak mengetahui, padahal, pengusaha memiliki hak melaksanakan pekerjaan tersebut.

Senada, Ketua Dewan Pertimbangan Aspekindo Kota Bogor, Purwana Riyadi menuturkan, paket pekerjaan Pokir itu di didistribusikan oleh SKPD, dan ada usulan-usulan dari DPRD terkait Pokir. Namun, selama ini alur dan mekanisme realisasi dan pendistribusiannya tidak transparan dan terbuka. 

"Pokir itu memang ada di Dinas dan usulannya dari DPRD sesuai pokok pikirannya. Kami minta diberikan pekerjaan untuk pelaksanaan Pokir, karena para pengusaha ini sesuai aturannya memiliki hak melakukan pekerjaan itu," ucapnya.

Ditambahkan, Ketua Gapensi Irwan M Nur menegaskan, banyak kegiatan proyek Pokir yang banyak dikelola oleh (anggota dewan), berdasarkan usulan dari masyarakat (konstituen). Tapi, dalam realisasi maupun mekanismenya, tidak melibatkan para pengusaha. 

"Kami hanya ingin pendistribusian Pokir ini transparan dan sesuai aturannya. Para pengusaha banyak yang tidak tahu, hanya tahunya Pokir itu punya-nya anggota dewan," tegasnya.

Asosiasi lain, Ketua Aspeknas Felix Marta mempertanyakan tentang alur, mekanisme Pokir dari awal hingga diserahkan kepada kontraktor pelaksana. 

"Kami berharap tidak terjadi monopoli oleh oknum terkait paket Pokir. Berikan kami keterlibatan dalam pelaksanaan Pokir, agar pelaksanaan pekerjaan Pokir tetap berkualitas dikerjalan oleh pengusaha yang sebenarnya," pungkasnya.*** (rizki mauludi)