Soal Transparansi Pokir, Komisi III DPRD Kota Bogor Sepakat dengan Usulan Kadin dan Pengusaha Lokal

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto berjanji akan memperjuangkan anggaran Kota Bogor agar lebih berpihak kepada pengusaha lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi setempat. 

Soal Transparansi Pokir, Komisi III DPRD Kota Bogor Sepakat dengan Usulan Kadin dan Pengusaha Lokal
Komisi III DPRD Kota Bogor menampung aspirasi dan berjanji akan memperjuangkan anggaran Kota Bogor agar lebih berpihak kepada pengusaha lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi setempat. (rizki mauludi)

"Dari semua aspek dan potensi yang ada, ketika butuh penguatan dari DPRD kaitan penganggaran kami akan perjuangkan," tambahnya.

Seperti diketahui, Kadin Kota Bogor, melakukan audiensi bersama Komisi III DPRD Kota Bogor, Senin 19 September 2022 di ruang Komisi 3 lantai 4 gedung DPRD Kota Bogor. Dalam pertemuan itu, ada beberapa yang dibahas dan di diskusikan, diantaranya terkait pekerjaan dan realisasi Pokir dari DPRD Kota Bogor yang dilakukan SKPD di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Kedatangan Kadin Kota Bogor yang dikomandoi Ketua Almer Faiq bersama sejumlah asosiasi diantaranya, Gapensi, Aspekindo, Aspeknas, Gapeksindo, Askonas, langsung diterima Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto beserta anggota.

Baca Juga : Anniversary 72 Tahun PSB, Siap Tanding Liga 3 Seri 1 Jabar

Ketua Aspekindo Kota Bogor, Bagus Maulana Muhammad mengatakan, kedatangan asosiasi pengusaha dibawah Kadin Kota Bogor ke DPRD, untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan para asosiasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir yang dikelola oleh para SKPD di Lingkungan Pemkot Bogor, berdasarkan usulan dari DPRD Kota Bogor.

"Kami bersama para asosiasi datang ke gedung wakil rakyat ini, untuk menyampaikan aspirasi terkait kegiatan pekerjaan Pokir. Kami ingin mendapatkan keterbukaan dan transparansi terkait alokasi dan mekanisme realisasi Pokir," ungkap Bagus.

Bagus melanjutkan, Kadin mengetahui asosiasi mana saja yang berhak mendapatkan pekerjaan Pokir. Selama ini soal pendistribusian pekerjaan Pokir tidak jelas dan banyak pengudsaha tidak mengetahui, padahal, pengusaha memiliki hak melaksanakan pekerjaan tersebut.

Baca Juga : Weleh-weleh... Sumardi Pejabat Bogor Masuk DPO Kasus Korupsi, Mobil Dinasnya Dipakai Warga Biasa di Ciomas

Senada, Ketua Dewan Pertimbangan Aspekindo Kota Bogor, Purwana Riyadi menuturkan, paket pekerjaan Pokir itu di didistribusikan oleh SKPD, dan ada usulan-usulan dari DPRD terkait Pokir. Namun, selama ini alur dan mekanisme realisasi dan pendistribusiannya tidak transparan dan terbuka. 


Editor : Doni Ramdhani