Tahun Depan Pemkab Cirebon Anggarkan Rp287 Miliar untuk P3K
Struktur gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) membuat Pemerintah daerah dalam posisi sulit, Pasalnya, beban penggajian otomatis dibebankan kepada pemerintah daerah.
INILAHKORAN, Cirebon - Struktur gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) membuat Pemerintah daerah dalam posisi sulit, Pasalnya, beban penggajian otomatis dibebankan kepada pemerintah daerah.
Hal ini membuat pemerintah daerah harus putar otak untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kebutuhan pembiayaan P3K. Kebijakan ini otomatis membuat daerah harus melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan dan memangkas program-program sebagai kompensasi pembiayaan P3K.
Di Kabupaten Cirebon, sudah lebih dari tiga kali pengangkatan P3K. Ditahap pertama ada 1715 pegawai honorer yang diangkat menjadi P3K. Tahap berikutnya ada 1264 pegawai dan ditahap akhir rencananya 981 pegawai.
Baca Juga : Intensitas Hujan Tinggi, BPBD Bekasi Imbau Warga Mewaspadai Potensi Bencana Alam
"3000 lebih P3K tersebut selanjutnya menjadi beban pemerintah daerah untuk penggajiannya. Tidak hanya itu, sesuai undang-undang ASN, P3K juga berhak atas gaji ke-13 dan 14 yang skema pemberiannya juga menjadi beban pemerintah daerah," kata Sekban BKAD Kabupaten Cirebon, Suratmo, Rabu 14 September 2022.
Menurutnya, Pemkab Cirebon sudah melakukan penghitungan kebutuhan untuk tahun 2023. Total anggatan yang disediakan sebesar Rp287 miliar untuk alokasi penggajian P3K.
"Kita mau tidak mau harus melakukan penyesuaian. Termasuk program di semua dinas, ini karena butuh anggaran yang cukup besar untuk penggajian P3K," ujarnya.
Baca Juga : Buru Aliran Dana Rahmat Effendi, KPK Kembali Periksa Saksi di Lapas Sukamiskin
Untuk memastikan ketersedian anggaran aman, Suratmo menyebut sektor-sektor pendulang PAD harus dioptimalkan. Selain sektor PAD, ada lima pintu sektor pendanaan yang bisa diakses oleh pemerintah untuk memastikan program-program yang sudah disusun bisa tetap terbiayai.
Halaman :
