Tanggapi Migrasi TV Analog ke Digital, Komisi III DPRD KBB: Pembagian STB Harus Merata

Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran televisi analog ke digital telah mulai dilakukan pemerintah sejak 2 November 2022.

Tanggapi Migrasi TV Analog ke Digital, Komisi III DPRD KBB: Pembagian STB Harus Merata
Anggota Komisi III DPRD KBB Iman Budiman
INILAHKORAN, Ngamprah - Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran televisi analog ke digital telah mulai dilakukan pemerintah sejak 2 November 2022.
Oleh karenanya, secara terpaksa masyarakat harus memiliki set-top-box (STB), yakni sebuah alat untuk mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara, yang dapat ditampilkan di TV analog biasa.
Kendati begitu, pada kenyataan proses migrasi TV analog ke digital menyisakan beragam persoalan. Salah satunya, masih banyak yang tidak mengetahui adanya peralihan tontonan TV dari analog ke digital.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD KBB Iman Budiman mengatakan, peralihan siaran TV analog ke digital itu memang sudah digaungkan sejak lama. 
Menurutnya, hal tersebut sebagai respons dari tuntutan zaman yang terus berkembang, yang ke depan akan semakin tidak terbendung.
"Perubahan itu tidak bisa dibendung, termasuk dalam dunia penyiaran," katanya kepada wartawan, Jumat 4 November 2022.
"Namun yang harus juga dipikirkan adalah kesiapan masyarakat dari aspek ekonomi dan dukungan teknologi," sambungnya.
Ia menyebut, jika pemerintah ingin menerapkannya sekarang, maka harus merata dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Semua harus berkeadilan, bahwa informasi adalah hak seluruh masyarakat. Jangan ada yang dapat menikmatinya dan ada juga yang tidak bisa," sebutnya.
Apalagi, terang dia, wilayah KBB hanya mendapatkan bantuan sekitar 43 ribu Set Top Box (STB) dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk didistribusikan ke masyarakat. 
Menurutnya, STB merupakan alat itu untuk membantu TV seri lama menangkap siaran digital, jika tidak pakai alat tersebut siaran TV tidak terdeteksi. 
"Jumlah bantuan STB itu jelas tidak mencukupi, sehingga jangan sampai jadi beban ekonomi baru bagi masyarakat yang tidak dapat bantuan," ujarnya.
"Keluhan itu sudah saya dengar, jadi sebaiknya pemerintah bisa merata dalam memberikan bantuan STB," tandasnya.*** (agus satia negara).


Editor : Ahmad Sayuti