Tanggapi Soal Dugaan Monopoli Dana Pokir, Pengamat Sayangkan Hal Ini Khusus Anggota Dewan

Babak baru isu adanya dugaan monopoli pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir dan menjadi sorotan sejumlah pihak.

Tanggapi Soal Dugaan Monopoli Dana Pokir, Pengamat Sayangkan Hal Ini Khusus Anggota Dewan
Babak baru isu adanya dugaan monopoli pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir dan menjadi sorotan sejumlah pihak./Agus Satia Negara

Ia mengakui, pokir merupakan program yang sebenarnya sangat membantu. Namun, di sisi lain jika pokir itu kemudian salah mengaplikasikan bakal berbahaya.

"Karena pokir ini kan berbicara project. Kalau kita sudah berbicara dalam konteks project, maka yang menjadi tujuan utamanya bukan pada hasil tapi lebih ke transaksionalnya," ujarnya.

Ia pun menyayangkan banyak anggota dewan yang terjebak dalam transaksional atau usulan dananya dan bukan pada pencapaiannya.

Baca Juga : Kudeta Sampai ke Meja MA, Demokrat KBB Minta Pemerintah Tindak Tegas Moeldoko

"Ini yang kemudian kerap terjadi beberapa dewan. Bahkan, bukan hanya di KBB, namun terjadi juga di beberapa daerah yang lain," bebernya.

Menurutnya, kondisi ini yang harus dipahami semua pihak. Sebab, pokir ini merupakan sebuah hal yang legal dan baik. Namun, ketika salah mengaplikasikan bisa merugikan dan kondisi ini sama persis seperti yang terjadi di KBB.

"Idealnya, pokir ini tidak ada tekanan dari pihak manapun karena mereka (dewan) hanya menyalurkan pokok-pokok pikirannya," tuturnya.

Baca Juga : Soal Pokir, PKS KBB Pastikan Usulan Tahun 2023 Bisa Berikan Manfaat

"Selain itu, pokir ini merupakan hasil reses dan jelas merupakan pokok-pokok pikiran," tandasnya.


Editor : JakaPermana