Tingkatkan Kualitas Pelayanan Melalui KP Elektronik, Dishub KBB Bakal Paksa Pengusaha Angkot Beralih ke Digital

Sebab, sambung Retno, ke depan mau tidak mau pelayanan terhadap masyarakat bakal dituntut dan berpindah ke era digital. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan bakal menggunakan JakLingko.

"Kartu JakLingko itu merupakan alat transaksi pembayaran yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk menikmati antarmoda transportasi dengan tarif dan rute yang terintegrasi dengan satu kali tap dan satu tarif," jelasnya.

Selain itu, pihaknya pun kini tengah membahas terkait Bus Rapid Transit (BRT) dengan Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan subsidi.

Baca Juga : Sepanjang 2023, di Bandung Paling Banyak Terjadi Pencurian Motor

"Jadi, kaya JakLingko, pemerintah sudah memberikan subsidi kepada para pengusaha transportasi. Misal, Padalarang -Bandung ongkosnya dihitung per kilometer Rp 15 ribu. Nanti, berapa persennya kita subsidi. Jadi masyarakat tidak perlu membayar full," bebernya.

Retno menyebut, penerapan JakLingko itu sudah dilakukan di Trans Metro Pasundan (TMP). Subsidi itu berlaku di TMP, makanya ketika masyarakat yang menggunakan TMP dari IKEA Kota Baru Parahyangan Padalarang-Bandung dikenakan tarif murah.

"Ke depan subsidi itu bakal dialihkan ke kabupaten. Namun, bagaimana kita bisa memberikan subsidi kalau angkotnya masih konvensional, tapi minimal dari sekarang kita siapkan SDMnya, pengusahanya, angkotnya juga kita tata," sebutnya.

Baca Juga : Jelang Tahun Baru, Kelompok Bermotor Yang Berulah Dibekuk Polisi

Retno menilai, keberadaan angkot di Bandung Barat ini memang menjadi sebuah keniscayaan yang lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Apalagi, jika berbicara Padalarang yang notabene masyarakatnya sudah mulai naik dari menengah ke atas.