Tingkatkan Kualitas Pelayanan Melalui KP Elektronik, Dishub KBB Bakal Paksa Pengusaha Angkot Beralih ke Digital

"Ini sama halnya dengan STNK, yang pertama cap-cap pajak. Nanti, setelah tahun kelima baru ganti kaleng. Ini sama kalau di angkutan umum," ucapnya.

Terkait KP ini sudah ada regulasinya, hanya saja Dishub KBB hanya ingin berinovasi memberikan kemudahan dari KP Konvensional ke KP Elektronik atau digital.

"Kita ingin berikan kemudahan dan kita harus memaksa pengusaha transportasi untuk belajar dan beralih ke teknologi," ujarnya.

Baca Juga : Arsan Latif Kembalikan 19 Pejabat di Lingkungan Pemda KBB, Bagaimana Nasib 23 Pejabat Lainnnya?

Sebab, sambung Retno, ke depan mau tidak mau pelayanan terhadap masyarakat bakal dituntut dan berpindah ke era digital. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ke depan bakal menggunakan JakLingko.

"Kartu JakLingko itu merupakan alat transaksi pembayaran yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk menikmati antarmoda transportasi dengan tarif dan rute yang terintegrasi dengan satu kali tap dan satu tarif," jelasnya.

Selain itu, pihaknya pun kini tengah membahas terkait Bus Rapid Transit (BRT) dengan Public Service Obligation atau Kewajiban Pelayanan Publik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan subsidi.

Baca Juga : Begini Rencana Polisi Urai Kemacetan di Kota Bandung Saat Malam Pergantian Tahun

"Jadi, kaya JakLingko, pemerintah sudah memberikan subsidi kepada para pengusaha transportasi. Misal, Padalarang -Bandung ongkosnya dihitung per kilometer Rp 15 ribu. Nanti, berapa persennya kita subsidi. Jadi masyarakat tidak perlu membayar full," bebernya.