Camat Klapanunggal Pasrahkan Dugaan Pemotongan BST Jokowi ke Polres Bogor
Camat Klapanunggal Kosasih memasrahkan kasus dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjadi di Desa Klapanunggal kepada Sat Reskrim Polres Bogor.
INILAH, Klapanunggal - Camat Klapanunggal Kosasih memasrahkan kasus dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terjadi di Desa Klapanunggal kepada Sat Reskrim Polres Bogor.
Pria berusia 56 tahun ini menilai, walaupun Pemdes Klapanunggal punya niat baik untuk mengayomi masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT), namun caranya terbilang salah.
"BST Jokowi tidak bisa dikurangi walaupun ada musyawarah luar biasa desa, mungkin Pemdes Klapanunggal punya tujuan baik namun caranya salah hingga wajar apabila ada warga yang tidak ikhlas dipotong BSTnyq melapor ke Polres Bogor. Saya pun memasrahkan permasalahan ini ke Sat Reskrim Polres Bogor," ujar Kosasih kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
Baca Juga : Lansia Berusia 104 Tahun di Kota Bogor Disuntik Kapten Amerika
Alumni SMAN 1 Kota Bogor ini menambahkan dugaan pemotongan BST Jokowi oleh Pemdes Klapanunggal tanpa sepengetahuan atau kordinasi dengan Pemcam Klapanunggal.
"Pemdes Klapanunggal memang sebelumnya mengundang rapat kami tetapi agendanya pencairan BLT yang sumbernya dari alokasi dana desa (ADD). Tapi kenapa malah terjadi pemotongan BST Jokowi hingga kami kaget setelah tau dari teman-teman media," tambahnya
Kosasih menuturkan pada Bulan Januari hingga Maret, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BST Jokowi ada 1.681 keluarga, namun pada Bulan April ini ada pengurangan menjadi 1.095 keluarga.
Baca Juga : Kapolres Bogor Tegas akan Proses Pelaku Dugaan Pemotongan BST Jokowi
"Tadinya bersama Dinas Sosial pada Bulan Maret kami ada perbaikan data KPM karena banyak orang yang mampu dapat tetapi orang yang kurang mampu malah tidak dapat BST Jokowi, alih-alih perbaikan malah jumlah KPM BST Jokowi malah berkurang dari 1.681 menjadi 1.095 keluarga. Lalu karena warga yang tidak menerima BST Jokowi melakukan aksi unjuk rasa maka Pemdes Klapanungal pun melakukan pemotongan BST Jokowi tersebut," tutur Kosasih.
Halaman :
