Dinas Kukmdagin Gulirkan Social Movement Dalam Pengendalian Inflasi di Kota Bogor
Dinas Kukmdagin segera gulirkan program Social Movement atau pelibatan aksi masyarakat dalam pengendalian inflasi di Kota Bogor.
INILAHKORAN, Bogor - Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Kukmdagin) Kota Bogor, Atep Budiman segera gulirkan program Social Movement atau pelibatan aksi masyarakat dalam pengendalian inflasi di Kota Bogor.
Atep Budiman beralasan tanpa adanya dukungan serta pelibatan masyarakat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor sebagai pilar pengendalian inflasi di Kota Bogor belumlah maksimal.
Diketahui pengendalian Inflasi merupakan salah satu dari lima aspek Reformasi Birokrasi (RB) Tematik program prioritas presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Baca Juga : Dugaan Korupsi RSUD Parung, Direksi PT JSE Memenuhi Panggilan BPK dan Kejari Kabupaten Bogor
"Atas dasar tersebut, saya sebagai Kadis Kukmdagin Kota Bogor menggagas proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XX Lembaga Administrasi Negara (LAN) berjudul Social Movement atau pelibatan aksi masyarakat dalam pengendalian inflasi di Kota Bogor. Latar belakang proyek perubahan ini karena seluruh peserta PKN II diarahkan ke RB tematik atau tema-tema yang menjadi prioritas dari presiden, diantaranya investasi, digitalisasi pemerintahan, stunting, inflasi, termasuk TKDN dan P3DN," ungkap Atep kepada INILAHKORAN di Balai Kota Bogor pada Senin 16 Oktober 2023 pagi.
Atep melanjutkan, dirinya mengambil gagasan pengendalian inflasi itu sesuai arahan mentor Sekda Kota Bogor yang juga sebagai Ketua TPID, Syarifah Sofiah. Selain itu kondisi inflasi di Kota Bogor tahun lalu itu cukup tinggi walaupun masih dibawah standar nasional 4 persen, tetapi untuk di Jawa Barat relatif diatas rata-rata.
"Namun saat ini kondisinya fluktuatif, tetapi Kota Bogor rata-rata tinggi di Jawa Barat karena mungkin masuk perkotaan dan bukan lumbung produsen pangan," terangnya.
Baca Juga : Maulid Akbar dan Tausiyah Kebangsaan Habib Yahya Sukses Terlaksana di Bumi Tegar Beriman Bogor
Atep menjelaskan, untuk pengendaliannya, sementara ini dikendalikan melalui kebijakan fiskal, moneter, termasuk operasional lapangan. TPID di daerah itu tugasnya lebih ke operasional, moneter oleh Bank Indonesia, fiskal oleh Kementerian Keuangan.
Halaman :
