DPRD Jabar Nilai, Masalah Kenaikan Harga Komoditas Pokok Akan Terus Terjadi Bila.

INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menilai, kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok akan terus terjadi bila sumber utama permasalahannya tidak dituntaskan.

Kondisi yang terjadi ini dia ibaratkan seperti orang kepala akibat sakit gigi, namun diberikan obat demam. Demikian pula yang terjadi di Jawa Barat saat ini, ketika harga bahan pokok merangkak naik. Situasi sekarang menurutnya tidak akan terjadi, andai pemerintah provinsi betul-betul serius berupaya melakukan swasembada pangan. Menjadi produsen, untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Begitu pula dengan menjaga suplai, yang diakuinya juga belum maksimal. Sehingga turut menjadi penyebab harga komoditas bahan pokok membengkak, karena ketika terjadi kelangkaan otomatis ada kenaikan, seiring dengan prinsip ekonomi supply and demand. Padahal ini sejatinya kata dia bisa diatasi, dengan mengoptimalkan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang tentunya tidak bisa berjalan sendiri dan harus didukung sepenuhnya oleh Pemprov.

“Ini masalah klasik, kenaikan harga ini. Sebab tidak pernah dibangun secara sungguh-sungguh fundamental ekonomi produksinya. Jawa Barat ini sebenarnya nett importir. Semua produk makanan pokok, berkaitan kebutuhan sehari-hari kita suplai dari luar. Jadi memang enggak mungkin kita bisa mandiri. Dalam situasi ini, harus ada pola supply chain yang dibangun melalui PDP. Itu harusnya bisa dioptimalkan. Kalau sekarang menyelesaikannya dengan operasi pasar, itu tidak memberikan kesembuhan. Hanya menyelesaikan simtom saja, bukan penyakitnya,” ujar Yunandar kepada INILAHKORAN baru-baru ini.

Kembali di sektor hilir tutur Yunandar, Pemprov seharusnya hadir membantu petani agar mereka bisa berproduksi dan tidak bergantung dengan tengkulak. Sebab, faktor ini juga yang menyebabkan harga bahan pokok menjadi naik, karena mereka dibebankan bunga pinjaman.

“Sangat miris, kalau kita disebut sukses swasembada pangan, karena petani tidak disupport. Tidak ada modal pemerintah hadir disana, perbankan. Adanya tengkulak yang ingin ambil untung. Ini harus dipikirkan. Tidak ada keberpihakan dan sudah saatnya ini diubah di pembangunan jangka panjang. Kita tidak lagi menstabilkan harga menggunakan operasi pasar, tapi bagaimana sisi produksi efisien dan maksimal. Tidak mudah dan cepat memang, tapi pondasi ini bisa dilakukan sekarang,” ucapnya.

Dalam merealisasikan ini kata dia, kuncinya adalah dengan optimalisasi PDP. Bagaimana PDP ini mendukung petani, membeli hasil panennya dan dijaga ketersediaannya. Tetapi tentunya hal ini dibutuhkan kerjasama semua pihak, agar PDP ini bisa berkewenangan penuh dalam menjaga ketahanan pangan Jawa Barat.

“Kuncinya PDP. Butuh kerjasama semua pihak dan keberpihakan Pemprov tidak berhenti sampai membuat gudang, tapi bagaimana menjaga PDP ini bisa lebih berperan dalam berbagai aspek. Ini akan mulai meningkatkan peran PDP di jangka panjang, karena sambil belajar. Harus berperan mencari pusat produksinya. Pemerintah harus sadar PDP dijaga dulu, jangan langsung dilepas karena mereka tidak mampu kalau harus berlari sendiri sekarang,” tutupnya. (Yuliantono)