Dugaan Praktik Monopoli Pokir di DPRD KBB, Pengamat Ungkap Kemungkinan yang Terjadi
Adanya dugaan praktik monopoli pokir (dana pokok-pokok pikiran) yang dilakukan anggota DPRD KBB di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Bandung Barat mulai terungkap usai salah seorang pengusaha lokal yang kerap mengerjakan proyek angkat suara.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Adanya dugaan praktik monopoli pokir (dana pokok-pokok pikiran) yang dilakukan anggota DPRD KBB di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Bandung Barat mulai terungkap usai salah seorang pengusaha lokal yang kerap mengerjakan proyek angkat suara.
Sebelumnya, Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat mengaku lantaran dugaan praktik monopoli pokir di DPRD KBB itu dirinya sulit untuk memperoleh pekerjaan proyek di lingkungan Pemda KBB dalam dua tahun terakhir.
Menurutnya, kondisi tersebut ditengarai adanya sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa yang ada di setiap OPD Pemda KBB yang merupakan target dugaan praktik monopoli pokir di DPRD KBB.
"Tak hanya usulan paket, anggota DPRD KBB juga menyiapkan sendiri pengusaha untuk mengerjakan satu proyek," kata Adang.
Akibatnya, sambung dia, para pengusaha lokal kini tak bisa ikut bersaing untuk mendapatkan pekerjaan kendati mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Semua habis dibabat sama program Pokir DPRD. Kita jadi gak dapat pekerjaan karena dalam Pokir ini sudah disiapkan pengusahanya," ujarnya.
Kondisi tersebut hingga saat ini terus menjadi sorotan. Salah satunya dari pengamat politik dan pemerintahan Unjani Arlan Siddha.
Arlan menilai, ada berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya dugaan praktik monopoli pokir di DPRD KBB yang secara teknis dilaksanakan para OPD.
"Sebenarnya ada beberapa kemungkinan eksekutif agak ketakutan, misalnya ada intervensi terhadap para OPD. Artinya, ada upaya di mana dewan ini harus terakomodir," kata Arlan saat dihubungi.
Padahal, jelas dia, secara ideal dalam pelaksanaan aspirasi pokir ini dewan tidak diakomodir pun tidak bakal jadi masalah.
"Hanya saja ada ketakutan, tapi yang paling penting itu adalah pokok-pokok pikirannya bisa direalisasikan atau diimplementasikan," jelasnya.
Kendati demikian, sambung dia, yang terjadi saat ini anggota dewan justru banyak yang masuk ke dalam atau ke teknis.
"Mereka justru ikut menentukan dan memilah siapa yang mengerjakan proyek aspirasi pokir itu," ujarnya.
Padahal, kata dia, dewan itu hanya sebatas mengusulkan pokok-pokok pikiran dan kaitan dengan ekseskusi atau pelaksanaannya dikembalikan ke OPD.
Menurutnya, terpenting dewan hanya melakukan pengawasan dan memastikan proyek pokir tersebut sudah dijalankan atau tidak.
"Pokir itu memang ada regulasinya dan bertujuan untuk membantu pemerintah merealisasikan program yang belum tersentuh," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB yang menyebutkan data Pokir DPRD tahun ini mencapai 1.200 paket.
Kepala Bapelitbangda KBB Rini Sartika mengatakan, paket pengadaan barang dan jasa usulan DPRD ini hampir tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebut, tiap paket Pokir DPRD memiliki nominal bervariasi. Namun, apabila diakumulasikan 1.200 Pokir DPRD ini menelan anggaran sekitar Rp125 miliar.
"Kita tidak pegang data pastinya, karena Pokir ini tersebar di setiap dinas. Tapi, untuk jumlah usulan paket Pokir yang terdata di kita itu sekitar 1.200 paket dengan besaran anggaran sekitar Rp125 miliar," sebutnya.*** (agus satia negara)
Editor : Doni Ramdhani

