Dugaan Praktik Monopoli Pokir di DPRD KBB, Pengamat Ungkap Kemungkinan yang Terjadi 

INILAHKORAN, Ngamprah - Adanya dugaan praktik monopoli pokir (dana pokok-pokok pikiran) yang dilakukan anggota DPRD KBB di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Bandung Barat mulai terungkap usai salah seorang pengusaha lokal yang kerap mengerjakan proyek angkat suara.

Sebelumnya, Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat mengaku lantaran dugaan praktik monopoli pokir di DPRD KBB itu dirinya sulit untuk memperoleh pekerjaan proyek di lingkungan Pemda KBB dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut ditengarai adanya sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa yang ada di setiap OPD Pemda KBB yang merupakan target dugaan praktik monopoli pokir di DPRD KBB. 

Baca Juga : Kecewa UU Cipta Kerja Disahkan, Buruh FSPMI KBB Bakal Lakukan Tindakan Ini

"Tak hanya usulan paket, anggota DPRD KBB juga menyiapkan sendiri pengusaha untuk mengerjakan satu proyek," kata Adang.

Akibatnya, sambung dia, para pengusaha lokal kini tak bisa ikut bersaing untuk mendapatkan pekerjaan kendati mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Semua habis dibabat sama program Pokir DPRD. Kita jadi gak dapat pekerjaan karena dalam Pokir ini sudah disiapkan pengusahanya," ujarnya.

Baca Juga : FOTO: Aksi Sosial Safari Ramadan XL Axiata

Kondisi tersebut hingga saat ini terus menjadi sorotan. Salah satunya dari pengamat politik dan pemerintahan Unjani Arlan Siddha.