Gaduh KLB Demokrat, Pemerintahan Jokowi Tersandera?

INILAH, Jakarta - Pemerintah diharapkan bersikap adil, bijaksana dan rasional dalam memutuskan tragedi KLB ilegal di Partai Demokrat. Negara tak boleh tersandera agenda politik pribadi.

Demikian kesimpulan tersirat dari sejumlah analisa pengamat politik Ubedilah Badrun dan Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menanggapi gaduhnya pencaplokan Partai Demokrat oleh eksternal, melalui mekanisme KLB yang ternyata ilegal.

Sejak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya pada 1 Februari 2021, hampir 40 hari, isu kudeta Demokrat menyita perhatian publik.

Baca Juga : Kementerian PUPR Lanjutkan Penanganan Delapan Danau Kritis

Ubedilah membaca, pernyataan pemerintah yang akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres ke-5 tahun 2020 untuk menilai hasil KLB ilegal, sebagai isyarat kuat bahwa pemerintah tidak tertarik untuk melakukan manuver politik yang beresiko tinggi.

Pernyataan pemerintah tersebut disampaikan secara konsisten oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasona Laoly dalam kesempatan terpisah. "Terlalu beresiko jika pada saat krisis seperti ini, Pemerintah mengesahkan KLB ilegal, apapun alasannya. Potensi gejolak politiknya terlalu besar" kata ubedilah yang juga adalah salah satu tokoh penting pemimpin gerakan mahasiswa era 1998 itu.

"Melihat bagaimana AHY dengan cepat dan kompak melakukan konsolidasi DPD, DPC dan para anggota F-PD DPRD se-Indonesia, dibandingkan dengan para mantan kader pelaku KLB ilegal yang tampak jelas tidak punya massa yang riil, Pemerintah berpotensi menimbulkan turbulensi politik yang tidak perlu, namun magnitude-nya besar sehingga mengganggu fokus penyelesaian pandemi serta mengatasi krisis ekonomi," lanjut Ubedilah.

Baca Juga : PUPR Kembangkan Aplikasi Guna Pastikan Ketepatan Sasaran Rumah Subsidi

Ia mengingatkan, saat ini, masyarakat sudah lelah dan mulai gelisah dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. "Jika krisis kesehatan dan ekonomi ini terus berlarut akibat fokus pemerintah pecah, bukan tidak mungkin kegelisahan masyarakat ini akan terekspresikan tak terkendali."