Ini Jawaban KPU Kabupaten Bogor atas Tuntutan Koalisi Masyarakat Anti Hoaks Terkait Pilpres dan Pileg 2024

Sementara itu, Kordinator Aksi Koalisi Masyarakat Anti Hoaks Ali Tauvan Vinaya memahami bahwa SiRekap hanyalah alat bantu. Namun dengan salahnya data maka KPU secara sadar mengabarkan berita hoaks yang lalu juga dimanfaatkan media.

"Kalau kabar hoaks diberitakan oleh teman-teman media, dimana datanya disediakan oleh KPU dan biayanya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  berarti negara memproduksi kabar hoaks, padahal selama ini negara mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak memproduksi, menyebarkan dan mempercaya kabar hoaks hingga bakal timbul kegaduhan," tegas Ali Tauvan Vinaya. (reza zurifwan)

Baca Juga : Rawan Penggelumbungan Suara, Yusfitriadi Peringatkan Caleg untuk Jaga Suara di Sidang Pleno PPK