Taat Bayar PBB P2, Dua Orang ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Dapat Apresiasi

INILAHKORAN, Bogor - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar kegiatan pekan panutan pembayaran PBB P2 tahun 2024. Kegiatan yang dibuka Wali Kota Bogor Bima Arya itu diharapkan mendongkrak pendapatan pajak PBB P2 karena para Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan contoh taat pajak kepada masyarakat.

Selain itu Wali Kota Bogor Bima Arya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan stimulus diskon PBB P2, dengan membayar PBB P2 tanah dan rumah di Pendopo 6. Untuk pajak yang harus dibayarkan berkisar Rp11 juta lebih untuk satu tahun, tetapi dengan diskon orang nomor satu Kota Bogor itu membayar Rp9,6 juta saja.

"Ya, apabila semua maksimal pembayaran pajak, akan berdampak signifikan juga untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Untuk PBB P2 ini, dilapangan pertama ada camat dan lurah, kedua notaris dan semua ikut tergabung dalam ikatan pejabat pembuat akta tanah. Hari ini juga kami berikan contoh ASN juga taat bayar PBB P2," kata Bima, Rabu 28 Februari 2024.

Baca Juga : Koalisi Masyarakat Anti Hoax Datangi Kantor KPU Kabupaten Bogor, Ini Tuntutannya !

Bima memaparkan, data-data dari notaris dan aparatur wilayah menjadi dasar Bapenda Kota Bogor untuk melakukan penagihan. Meskipun bisa jadi ada data yang belum diupdate, jadi ada notaris yang belum melaporkan, bisa jadi apa yang dilaporkan belum sesuai. Ini makanya penting sekali, dirinya mengutarakan agar ada insentif untuk para petugas wilayah camat dan lurah. 

"Jadi semua yang mencapai target, bahkan melebihi target dapat insentif. Pak Deni data itu penting sekali dan perlu dilakukan upaya kolaborasi untuk rekonsiliasi data-data tunggakan PBB P2 secara progresif ke Wajib Pajak (WP), tadi pemuktahiran data base seharusnya bisa kepada pihak terhutang, mana yang bisa pemutihan, mana yang bisa dikenakan stimulan dan lainnya," paparnya.

Bima menerangkan, kemudian dirinya melihat saat ini upaya kolaborasi dilakukan lebih tinggi, bersama teman-teman notaris melakukan pemetaan.

Baca Juga : Sempat Menurun, Jumlah Penderita DBD Meninggal Dunia di Kabupaten Bogor Kembali Meningkat

"Ya, kami selalu berkomunikasi dan konsultasi dengan APH untuk menyelesaikannya tunggakan-tunggakan. Itu selalu terjadi setiap tahun, terutama tunggakan yang besar serta tidak ada iktikad untuk menyelesaikan," pungkasnya.