KBB Kembali Diteror Keracunan Massal Akibat Makanan, Dinkes Jabar Minta Sekolah Perketat Pengawasan

INILAHKORAN, Bandung – Usai 35 orang siswa SDN Jati 3 Saguling, keracunan jajanan cimin pada akhir September silam di Kabupaten Bandung Barat. Kini kasus serupa kembali terulang, dimana 21 siswa SDN 1 dan SDN 2 Cimereng, Padalarang mengalami keracunan usai mengonsumsi yoghurt yang dijajakan pedagang pada Rabu lalu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Vini Adiani Dewi menduga, besar kemungkinan keracunan yoghurt yang dialami 21 siswa tersebut disebabkan bakteri serupa pada kasus cimin, yakni akibat tercemar bakteri Bacillus cereus.

Kendati saat ini tengah dilakukan uji sampel oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jabar, guna memastikan penyebab keracunan massal tersebut.

Maka dari itu, dia mendorong pihak sekolah untuk memperketat pengawasan, terutama dengan menguatkan kembali Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), guna meminimalisir agar jangan sampai kejadian serupa kembali terulang. Khususnya di KBB, karena terjadi secara beruntun dalam waktu kurang dari satu bulan.

“Mengenai cimin, hasil dari Labkes menunjukkan bukan karena zat beracun, tapi akibat bakteri. Ini menandakan ada pencemaran. Mungkin (makanan) tidak ditutup. Proses pengolahan makanan ini yang harus kita awasi. Kasus yoghurt juga sama, kemungkinan disebabkan pencemaran. Makanya kami mendorong agar UKS, penguatan kantin sehat diperkuat kembali. Anak-anak butuh keamanan,” ujarnya pada INILAHKORAN, Kamis 12 Oktober 2023.

Vini meminta, seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat untuk mulai memerhatikan masalah ini, dengan memberikan fasilitas berupa edukasi dan sosialisasi. Bagaimana mengolah dan menjaga higenitas produk makanan yang dijajakan di sekolah.

“Misal, pengolahan makanan kita berikan dulu pelatihan. Termasuk pengemasan. Mangga (berjualan), tapi kasih tahu zat beracun apa saja. Harus lihat expired sebelum mengolah. Ketika sudah diolah, ditutup. Ini yang kita ingatkan kembali ke kota/kabupaten untuk menindaklanjutinya,” ucapnya.

Dia pun berharap, dengan pengawasan dan edukasi melalui reaktivasi UKS oleh sekolah yang didukung pemerintah kota/kabupaten, mampu memberi rasa aman terhadap masyarakat kepada anak mereka di lingkungan sekolah.

“Mungkin karena sudah lama enggak sekolah (akibat pandemi Covid-19), (pengawasan) agak longgar. Ini jadi komitmen bersama, mengingatkan kembali kepada UKS sekolah untuk kembali berperan,” tandasnya. (Yuliantono)***