Ketua Komisi V DPRD Jabar Harap Blank Spot Sekolah Segera Teratasi

INILAH, Bandung - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan berharap, permasalahan blank spot atau tidak adanya SMA dan SMK negeri dalam satu kecamatan di tiap daerah, dapat segera teratasi guna menyukseskan pembangunan pendidikan.

Dia mencontohkan, dari hasil kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Kota dan Kabupaten Sukabumi belum lama ini, nyatanya ada 15 kecamatan yang blank spot. Hal tersebut jelas menyusahkan peserta didik untuk mendaftar sekolah, terlebih dengan adanya aturan zonasi. Sehingga siswa terpaksa masuk ke sekolah swasta, yang dekat dengan domisilinya akibat persoalan tersebut. Persoalan serupa diakuinya juga terjadi di daerah lain, sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Kemarin dari Kabupaten Subang dan Cirebon, ada 19 kecamatan yang belum memilki sekolah. Sekarang di Sukabumi ada 15 kecamatan. Persoalan ini harus segera diatasi, agar pembangunan pendidikan kita di tiap daerah lebih merata. Jangan sampai karena ini mereka jadi tidak bisa melanjutkan sekolah,” ujar Dadang kepada Inilah, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga : Ketua Komisi V DPRD Jabar Dorong Pembangunan SDM di Pangalengan

Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini berharap, baik pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut, dengan kebijakan strategis guna memajukan pendidikan di Jawa Barat menjadi lebih baik.

“Kami dari Komisi V akan mendorong ini dan berharap bisa segera direalisasikan pemerintah kita,” ucapnya.

Selain itu, Dadang pun berharap ada perbaikan dalam program pendidikan darurat yang sedang dijalani, di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, perlu ada inovasi lebih baik agar para siswa tidak ketinggalan kurikulum di tengah bencana universal saat ini.

Baca Juga : DKP Jabar Rekomendasikan Empat Komoditas untuk Petani Milenial Juara

“Kita juga mengharapkan, program PJJ sekarang dapar segera dikaji ulang karena nyatanya tidak begitu efektif dijalani. Banyak kendala yang dialami di daerah-daerah, khususnya jangkauan sinyal dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam pengadaan alat penunjang pelaksanaan PJJ. Kita harap ada inovasi, untuk mengatasi persoalan yang ada sekarang supaya anak-anak kita ini jangan sampai ada yang ketinggalan kurikulum karena keterbatasannya. Sambil menunggu dan ikhtiar, agar bencana pandemi ini segera berakhir,” tutupnya. (yuliantono/adikarya parlemen)