Komisi IV Sebut Mutu Pendidikan di Sekolah Kurang Mumpuni

Mutu pendidikan SD dan SMP negeri di Kabupaten Cirebon, kurang mumpuni. Selain itu karena minimnya inovasi

Komisi IV Sebut Mutu Pendidikan di Sekolah Kurang Mumpuni
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan. (Maman Suharman)

INILAHKORAN, Cirebon - Banyaknya SD dan SMP negeri di Kabupaten Cirebon yang kekurangan murid dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024, menjadi sorotan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Di tingkat SDN misalnya, ada sekolah yang hanya mendapatkan satu siswa. Dan banyak SDN yang peserta didiknya mendapatkan 20 ke bawah dalam PPDB tahun ini. Di tingkat SMPN pun, 50 persen lebih sekolah tidak mencapai target dari kuota yang disediakan.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan,  Jumat 28 Juli 2023. Menurutnya, saat ini mutu pendidikan SD dan SMP negeri di Kabupaten Cirebon, kurang mumpuni. Selain itu karena minimnya inovasi, yang dilakukan pihak sekolah untuk mendapatkan perhatian masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

"Performa sekolah juga tidak enak dipandang. Banyak sekolah kumuh dan mutu kualitas pendidikannya kurang," ungkap Aan.

Untuk poin terakhir ini, lanjut Aan, pihaknya mendapatkan informasi menarik. Hal itu terungkap saat  melakukan kunjungan kerja ke salah satu sekolah di Kabupaten Cirebon. Informasi yang didapat, ternyata sekolah itu tidak diminati. Penyebabnya karena lulusan dari sekolah tersebut nakal-nakal.

"Itu artinya mutu pendidikannya tidak mumpuni. Tidak sesuai dengan keinginan dari wali murid. Sejatinya, pendidikan itu bisa menciptakan karakter anak didiknya," ucapnya.

Dewan meminta, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menginventarisir sekolah yang tidak dalam kondisi optimal. Baik dari segi performanya, maupun hal lainnya. Tak kalah penting,  Disdik pun harus bisa lebih selektif, ketika muncul permintaan pembuatan sekolah baru.

"Pada saat perencanaan, yang mau buat sekolah baru jangan berdekatan dengan sekolah yang sudah ada. Karena bisa jadi, faktor penyebab lainnya, karena terlalu banyaknya sekolah baru," jelasnya.

Sementara itu, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ade Kandar menjelaskan, kalau dewan melihat faktor utama terjadinya kekurangan peserta didik karena berdasarkan performa sekolah, sebetulnya bukan penyebab utama.

Karena performa itu, diterjemahkan atas minimnya sarana prasarana sekolah. Dia meyakini, justru yang paling berpengaruh karena banyaknya sekolah swasta

Tapi, pihaknya tidak menampik masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan. Baik perbaikan total maupun sekadar rehab biasa. Dipastikan, di tahun 2023 ini, rehab untuk beberapa sekolah bisa digelar.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, mendorong agar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri membuat inovasi. Hal itu karena, berdasarkan hasil evaluasi, SDN maupun SMPN banyak yang kekurangan siswa.

Salah satu kebijakan pihaknya melakukan merger SDN-SDN di Kabupaten Cirebon pun, karena faktor kurang atau sedikitnya peserta didik di beberapa SDN.

Bahkan, hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024 pun masih mengalami hal yang sama. Di tingkat SMPN misalnya, dari keseluruhan SMPN yang ada, 50 persen lebih masih kekurangan siswa. Tidak mencapai target dari kuota yang disediakan.

Data dari Disdik Kabupaten Cirebon menyebutkan, dari 80 SMPN di Kabupaten Cirebon hanya sekitar 38 sekolah yang memenuhi kuota 100 persen. Sedangkan sekitar 42 sekolah lainnya tidak memenuhi kuota yang ada. (maman suharman) 


Editor : Ahmad Sayuti