Korupsi Bandung Smart City, DPRD Diduga Jadi Aktor Intelektual di Belakang Layar
Dalam sidang terungkap, jika korupsi di Dishub Kota Bandung itu, disinyalir ada uang ketok palu oleh DPRD Kota Bandung.
JPU KPK Titto Jaelani kemudian mencecar Asep kebutuhan operasional dinas yang ia maksud. Asep lantas menyebut, salah satunya digunakan untuk koordinasi dengan DPRD Kota Bandung.
"Ada untuk koordinasi dengan dewan itu kenapa, saksi?," tanya Titto.
"Itu ada untuk budgeting penentuan besaran anggaran (pada APBD Perubahan)," singkat Asep.
"Maksudnya untuk uang ketok palu, saksi?," tanya Titto kembali kepada Asep Kurnia.
"Iyah, iyah pak," ucap Asep.
Dari situ lah, Dishub Kota Bandung kemudian mendapat tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2022. Tadinya, Dishub hanya diproyeksikan mendapat tambahan Rp 1,5 miliar. Namun dalam perjalannya, tambahan anggaran membengkak jadi Rp 32 miliar.
Dalam BAP Asep Kurnia yang dibacakan Titto, turut terungkap setelah itu sejumlah anggota DPRD Kota Bandung menitipkan proyek di Dishub. Di antaranya seperti proyek pengadaan penerangan jalan lingkungan (PJL) maupun penerangan jalan umum (PJU).
Halaman :
