Legislator: Pemerintah Harus Dominan dalam Tingkatkan Budaya Literasi

INILAH, Jakarta - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mendorong agar pemerintah mengambil peran yang dominan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

“Porsi pemerintah harus dominan dalam rangka memfasilitasi bidang perpustakaan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat di Tanah Air,” ujar Syaiful dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang diselenggarakan Perpusnas di Jakarta, Senin.

Syaiful menambahkan pemerintah tidak bisa menyerahkan 100 persen upaya peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat pada publik. Menurut dia, porsi pemerintah harus lebih dominan.

Baca Juga : Wisatawan Domestik Kunci Pemulihan Ekonomi Pariwisata Indonesia

“Jika pun publik dilibatkan dalam upaya ini, maka hanya maksimal 30 persen. Porsi terbesar tetap dipegang oleh pemerintah,” imbuh dia.

Pemerintah tidak boleh hanya menunggu partisipasi publik karena keterbatasan yang sulit diurai oleh pemerintah dan seolah-olah menyerahkan begitu saja pada ruang publik.

Dia menambahkan jika kondisi itu dibiarkan maka tidak adil bagi siswa dan masyarakat, karena setiap warga negara memiliki hak atas akses yang mudah. Pemerintah baik pusat maupun daerah bahu-membahu dalam memberikan akses bacaan pada masyarakat.

Baca Juga : Peran Perpustakaan Harus Optimal dalam Transfer Pengetahuan

“Bidang perpustakaan harus dapat menjadi prioritas kita dalam membangun sumber daya manusia Indonesia,” tambah dia.