Maknai Peringatan Hari Ibu Nasional, Siti Muntamah: Melalui Ketahanan Ekonomi Keluarga, Ibu Bahagia, Jawa Barat Sejahtera

INILAHKORAN, Bandung – Kamis ini atau tiap 22 Desember ditetapkan sebagai Peringatan Hari Ibu Nasional. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi jawa barat Siti Muntamah menyebut, ini adalah momen bersejarah dan istimewa bagi para ibu.

Alasannya, perjuangan kaum ibu patut diapresiasi karena menjadi pilar penting dalam kehidupan makro dan mikro. Baik itu dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat, lewat beragam kreativitasnya. Sehingga diharapkan, melalui sentuhan dinginnya mampu mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga yang baik, dimana tentunya akan menggiring Jawa Barat menjadi lebih sejahtera.

“Dalam memaknai Peringatan Hari Ibu Nasional pada 22 Desember ini, bagaimana kita harus mengistimewakan kaum ibu. Sebab melalui perjuangannya di dalam keluarga dan lingkungan, akan menciptakan kesejahteraan. Maka dari itu, kita harapkan melalui ketahanan ekonomi keluarga, selain ibu jadi bahagia juga dapat mengantarkan Jawa Barat ini lebih sejahtera,” kata Ummi Siti –sapaan Siti Muntamah kepada INILAHKORAN Rabu (21/12/2022) malam.

Pasca Covid-19, jumlah keluarga PEKKA (Perempuan sebagai Kepala Keluarga) naik signifikan, dimana sebelumnya di angka 3.182.591, melonjak menjadi 3.236.112 atau naik 53,5 ribu. Menurutnya, dengan adanya kenaikan ini sejatinya menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan kepedulian kepada kaum ibu. Belum lagi adanya tambahan kemiskinan ekstrim di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat, akibat dinamika sosial yang terjadi beberapa waktu terakhir.

“Sehingga perlu menelisik pemangku kebijakan daerah untuk membuat terobosan strategis, program untuk memberikan payung pengaman dan pertolongan menyelamatkan kehidupan mereka,” ucapnya.

Ummi Siti mendorong, momentum Hari Ibu Nasional ini dapat menstimulasi ketahanan ekonomi keluarga melalui kaum ibu khususnya bagi kelompok PEKKA. Sebab dia menilai, sejauh ini kebijakan-kebijakan yang diberikan masih belum sempurna khususnya pada alokasi anggaran. Dia pun mendorong, adanya peningkatan anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk menyikapi persoalan ini.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih setengah hati untuk memberikan anggaran yang cukup dan lebih besar dari yang sekarang, bagi dinas pengampu urusan perempuan keluarga dan anak. Bahkan anggaran dinas ini dibilang paling kecil dibanding dengan dinas lain,” kata Ummi Siti.

Dia menjelaskan, dengan adanya sokongan anggaran yang mumpuni diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas para ibu, hingga mampu berinovasi, berkreasi dalam membantu menunjang perekonomian keluarga lewat program-program atraktif dari instansi terkait. Khususnya di tengah kondisi pasca pandemi dan dinamika sosial akibat pengaruh global, yang sangat memengaruhi ekonomi masyarakat Jawa Barat pada saat ini.

“Pada situasi sekarang, keluarga terutama ibu harus bagaimana caranya survive pasca Covid-19, inflasi dan lain-lain untuk mempertahankan keluarga, baik secara sosial dan tentunya juga ekonomi. Melalui anggaran yang memadai, ini akan sangat membantu mereka untuk mempertahankan bagaimana perekonomiannya bisa berjalan normal,” pikirnya.

“Perempuan dan ekonomi, dalam memaknai Hari Ibu ini sangatlah baik. Bagaimana kita meningkatkan peranan perempuan atau ibu dalam pembangunan, terutama di Jawa Barat. Kalau dulu mungkin bentuk perjuangan ibu adalah membantu kemerdekaan, sekarang adalah bagaimana mereka mampu memastikan keluarga dan anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi negara di masa mendatang,” imbuhnya.

Guna merealisasikannya, Ummi Siti menilai perlu adanya agregasi anggaran dimana saat ini DP3AKB hanya menerima porsi anggaran dari APBD 2023 sekitar Rp45 miliar dan alokasi kegiatan khusus perempuan dan anak sebesar Rp1 miliar untuk satu tahun. Hemat dia, melalui jumlah anggaran yang tepat tentunya akan memberikan dampak baik bagi 17 juta keluarga, dimana 49,5 persennya adalah perempuan di Jawa Barat.

“Sekali lagi, saya memohon agar perhatian untuk dinas yang mengampu pemberdayaan perempuan mendapatkan porsi anggaran yang sesuai. Melihat alokasi anggaran saat ini, Rp45 miliar setahun dan hanya Rp1 miliar untuk kegiatan perempuan dan anak selama setahun, itu sangat kecil kalau untuk mengurusi 17 juta keluarga di Jawa Barat. Jadi ini ada PR besar, bagaimana kita bisa memberi perhatian lebih akan hal ini supaya keluarga di Jawa Barat ini bisa berkualitas,” pintanya.

Selain itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut meminta agar persoalan perempuan dan anak untuk dapat masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Barat, selain yang telah termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Sebab menurutnya, sekeras apapun upaya membangun Jawa Barat bila tidak diawali dengan dikokohkannya pondasi, dalam hal ini adalah keluarga maka hasil yang diharapkan tidak akan berjalan maksimal. Maka Ummi Siti meminta, pembangunan keluarga dapat menjadi salah satu senjata strategis dalam pembangunan Jawa Barat.

“Sebagai provinsi layak anak, kita masih belum. Keluarga juga belum, dalam IKU pun enggak masuk. Jadi kita harap, ini dapat menjadi pertimbangan besar bagaimana keluarga ini dapat menjadi tolok ukur kinerja. Selain dari hal-hal yang telah dilakukan sekarang. Bagaimana keluarga ini dapat masuk dalam IKU, yang menjadi pondasi pembangunan kita di Jawa Barat. Saya berharap, pemerintah dapat memerhatikan ini juga dengan porsi anggaran yang cukup. Sehingga kita memaknai Hari Ibu kali ini adalah bagaimana posisi keluarga, terutama ibu adalah sel penggerak perubahan,” ujarnya.

“Sebab, ibu memiliki awareness yang tinggi baik dalam pendidikan, lingkungan, tumbuh kembang anak dalam keluarga. Sehingga ini perlu didorong secara maksimal, supaya pondasi kita sebagai sebuah negara ini kokoh dan untuk pembangunan yang lain-lain dapat lebih maksimal,” tandasnya. (Yuliantono) ***