Massa Aksi AKAM Tolak Kegiatan yang Melanggar Prokes di Kota Bandung

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Anti Makar (AKAM) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Kota Bandung, Jumat (20/11/2020). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan dari kegiatan massa Habib Rizieq Shihab yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan.

Massa Aksi AKAM Tolak Kegiatan yang Melanggar Prokes di Kota Bandung
Foto: Ridwan Abdul Malik

INILAH, Bandung - Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Anti Makar (AKAM) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Kota Bandung, Jumat (20/11/2020). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan dari kegiatan massa Habib Rizieq Shihab yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan.

Koordinator AKAM Gagah Rusmaji mengatakan, selain mengancam kesehatan aktivitas tersebut diyakini bakal mengganggu kondusifitas masyarakat jika dibiarkan begitu saja.

Dia pun mencontohkan, di antaranya berbagai kegiatan yang dilakukan kelompok pendukung Rizieq Shihab belakangan ini akan berdampak terhadap penyebaran Covid-19. Padahal, selama ini pemerintah sudah berusaha keras dalam menghentikan pandemi tersebut.

Baca Juga : Walhi dan DPRD Desak KLHK Tegakkan Aturan kepada PT Geo Dipa Energy

"Kami kecewa kepada masyarakat yang mengatasnamakan ormas Islam, yang beberapa waktu lalu menggelar aksi. Harapannya ormas memberi contoh dalam menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini," ucap Gagah.

Menurutnya, selain melanggar protokol kesehatan aksi seperti yang dilakukan FPI pun mengganggu kondusifitas di masyarakat. Pasalnya, dalam aksi-aksi tersebut diungkapkan sejumlah pernyataan yang bisa memecah belah bangsa.

“Masyarakat tidak membutuhkan keramaian. Yang dibutuhkan bagaimana menjaga protokol kesehatan dan persatuan sesama anak bangsa," ungkap Gagah.

Baca Juga : Dieksekusi KPK, Herry Pulang ke Sukamiskin

Untuk itu, lanjut Gagah, pihaknya meminta pemerintah daerah agar lebih tegas untuk melarang berbagai kegiatan massa tersebut. Selama ini, dia menilai pemerintah daerah belum maksimal dalam mencegah kegiatan-kegiatan tersebut. Pihaknya pun mendukung langkah kepolisian yang menindak tegas kepala daerah yang tidak berupaya maksimal dalam mencegah kegiatan tersebut.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani