Meski Sudah Dilarang, Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Bandung Masih Bebas Berjualan

Ade yang juga pemilik usaha home industri konveksi ini, larangan perdagangan pakaian bekas impor ini seolah membawa angin segar bagi para pelaku usaha konveksi lokal. Karena memang sejak lama usaha konveksi menjadi lesu gara-gara serbuan pakaian bekas impor layak pakai ini. Produk lokal tak sanggup bersaing dengan pakaian bekas impor yang rata-rata dijual murah.

"Harga pakaian bekas itu gila-gilaan, mereka jual dari mulai Rp 10.000 dan maksimal Rp 200.000. Dengan pasaran harga itu, pembeli sudah dapat pakaian kualitas bagus walaupun bekas yah. Ini sangat berat bagi pelaku usaha lokal seperti kami," ujarnya.

Ironis memang, di daerah yang sejak puluhan tahun lalu dikenal sebagai sentra tekstile dan produk tekstil (TPT). Ribuan usaha pabrikan besar hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM) tersebar di Kabupaten Bandung. Berbagai produk TPT dari Tatar Ukur ini menyebar tak hanya di dalam negeri tapi juga keberbagai negara di dunia. Tapi sayangnya, di Kabupaten Bandung sendiri banyak terdapat pedagang pakaian bekas impor. Padahal, keberadaannya digadang-gadang sebagai pemicu lesunya industri TPT di di dalam negeri. 

Baca Juga : Antisipasi Maraknya PPKS, Satpol PP Ajak OPD Kolaborasi

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bandung terkesan lamban dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait aktivitas trifting ini. Bahkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengaku tak tahu jika di daerah yang dipimpinnya banyak tersebar pedagang pakaian bekas impor.

"Memangnya ada yah pedagang pakaian bekas. Dimana saya mau tahu, kalau ada tentu akan saya tertibkan. Pasti akan kami tertibkan, karena memang dilarang yah," kata Dadang usai menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Senin 27 Maret 2023 kemarin.(rd dani r nugraha).