Mulyadi Minta Menteri PUPR Berikan Solusi Sengkarut Lalu Lintas Truk Tambang di Parungpanjang

INILAHKORAN, Bogor - Sengkarut lalu lintas kendaraan khusus truk tambang kini menjadi perhatian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal itu setelah anggota Komisi V DPR Mulyadi menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya saat rapat terbatas di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Warga setempat mengeluhkan lalu lintas truk tambang di wilayahnya.

"Saya tadi sudah menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor tentang lalu lintas truk tambang yang banyak dikeluhkan masyarakat hingga jatuh korban jiwa. Saya minta Kementerian PUPR mengintervensi Jalan Raya Sudamanik dan sekitarnya," ungkap Mulyadi kepada wartawan, Senin 20 November 2023.

Mulyadi menuturkan, ia sudah menyerahkan usulan Bupati Bogor Iwan Setiawan dan berharap negara hadir dan mengakhiri derita rakyat di sekitar lokasi usaha tambang.

"Saya sangat berharap, usulan Bupati Bogor Iwan Setiawan segera ditindaklanjuti oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono," tutur mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat tersebut.

Dalam video yang dikirimkan Mulyadi, Basuki Hadimuljono berharap ada solusu berupa jalan alternatif hingga sengkarut lalu lintas truk tambang tidak lagi meresahkan masyarakat Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya.

"Jalan Sudamanik dan sekitarnya bukan kewenangan pemerintah pusat atau jalan nasional hingga kami tak bisa menangani secara langsung. Namun ini masih bisa diintervensi oleh KemenPU-PR apabila ada jalur alternatif," kata Basuki Hadimuljono.

Informasi yang dihimpun Inilah Koran, sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, kini jalan desa, kabupaten dan provinsi yang mengalami kemacetan parah dan persoalan lalu lintas lainnya bisa diintervensi pemerintah pusat.

Sementara itu, hari ini masyarakat kecamatan Parungpanjang melakukan aksi unjuk rasa karena korban jiwa terus berjatuhan akibat seringnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk tambang dengan kendaraan milik masyarakat.

Mereka menuntut agar pemerintah segera merealisasikan Jalur Khusus Tambang, merealisasikan lahan parkir di Jagabaya, megakkan Perbup 120 tahun 2021, memperbaiki serta membuat lampu penerangan Jalan Raya Sudamanik, melakukan penindakan supir tembak dibawah umur, hingga memeriksa kendaraan truk tambang yang tidak layak pakai.

Selain itu, pemerintah pun diharapkan mampu menangkap oknum terduga pelaku pungutan liar di perbatasan Kabupaten Bogor-Kabupaten Tangerang, membuat pos timbangan angkutan tambang (maksimal 8 ton), membuat dua portal angkutan tambang di Caringin Jagabaya dan Perbatasan Bogor-Tangerang, menambah anggota Dishub untuk mengawal Perbup 120 tahun 2021 dan meminta Muspika Parungpanjang terus bersinergi menjaga jam operasional dari pukul 22.00-05:00 WIB.*** (reza zurifwan)