Mulyadi Minta Menteri PUPR Berikan Solusi Sengkarut Lalu Lintas Truk Tambang di Parungpanjang

Sengkarut lalu lintas kendaraan khusus truk tambang kini menjadi perhatian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Mulyadi Minta Menteri PUPR Berikan Solusi Sengkarut Lalu Lintas Truk Tambang di Parungpanjang
Hal itu setelah anggota Komisi V DPR Mulyadi menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya saat rapat terbatas di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Warga setempat mengeluhkan lalu lintas truk tambang di wilayahnya. (istimewa)

INILAHKORAN, Bogor - Sengkarut lalu lintas kendaraan khusus truk tambang kini menjadi perhatian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal itu setelah anggota Komisi V DPR Mulyadi menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya saat rapat terbatas di Gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Warga setempat mengeluhkan lalu lintas truk tambang di wilayahnya.

"Saya tadi sudah menyampaikan aspirasi masyarakat di wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor tentang lalu lintas truk tambang yang banyak dikeluhkan masyarakat hingga jatuh korban jiwa. Saya minta Kementerian PUPR mengintervensi Jalan Raya Sudamanik dan sekitarnya," ungkap Mulyadi kepada wartawan, Senin 20 November 2023.

Baca Juga : Antisipasi Bencana El Nino, Dishub Kota Bogor Ikut Penanaman Pohon Bersama Polri di Kampung Bebek 

Mulyadi menuturkan, ia sudah menyerahkan usulan Bupati Bogor Iwan Setiawan dan berharap negara hadir dan mengakhiri derita rakyat di sekitar lokasi usaha tambang.

"Saya sangat berharap, usulan Bupati Bogor Iwan Setiawan segera ditindaklanjuti oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono," tutur mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat tersebut.

Dalam video yang dikirimkan Mulyadi, Basuki Hadimuljono berharap ada solusu berupa jalan alternatif hingga sengkarut lalu lintas truk tambang tidak lagi meresahkan masyarakat Kecamatan Parungpanjang dan sekitarnya.

Baca Juga : Aksi Solidaritas untuk Palestina, Kota Bogor Gelar Doa dan Zikir Bersama

"Jalan Sudamanik dan sekitarnya bukan kewenangan pemerintah pusat atau jalan nasional hingga kami tak bisa menangani secara langsung. Namun ini masih bisa diintervensi oleh KemenPU-PR apabila ada jalur alternatif," kata Basuki Hadimuljono.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani