Pengangguran Jabar Tertinggi Kedua, DPRD Jabar Minta Pemprov Cari Solusi

INILAH, Bandung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk segera mencari solusi, terkait meningkatnya jumlah pengangguran paska pandemi Covid-19. Terlebih berdasarkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020 lalu, jumlah penangguran di perkotaan dan pedesaan melesat hingga 10,46 persen.

Siti menjelaskan, jumlah pengangguran paling banyak adalah dari angkatan kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sehingga menurutnya, pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran tersebut. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini, bantuan pemerintah sangat diperlukan.

“Jawa Barat ini sekarang tertinggi nomor dua, setelah Banten. Ada sekitar 1,9 juta pengangguran. Tentu ini harus dipikirkan baeng-bareng, khususnya oleh pemerintah. Ada beberapa masukan dari kami, seperti membuat pelatihan vokasi yang dibutuhkan terutama bagi anak-anak SMK. Sebab paling banyak jumlah pengangguran dari angkatan mereka, apalagi akibat dampak dari Covid-19 ini. Mereka harus diberikan pelatihan, supaya bisa matching dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Siti kepada INILAH, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga : Pengangguran Melonjak, DPRD Jabar Dorong Pemprov Buka Lapangan Kerja

“Selain itu, pelatihan padat karya sudah seharusnya mendapatkan porsi anggaran lebih besar. Sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, supaya upaya kita dalam mengurangi pengangguran bisa terlaksana. Ini juga kita sudah sampaikan kepada Disnakertrans, supaya harus ada inovasi untuk menurunkan pengangguran di Jawa Barat. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja di usia produktif,” sambungnya.

Selain itu, Siti juga meminta kepada pemerintah agar memaksimalkan ekonomi kreatif sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi pengangguran. Menurutnya, harus ada regulasi maksimal dalam menekan jumlah pengangguran di Jawa Barat. Apalagi dengan tingginya pengangguran, dapat menjadi ancaman lebih berbahaya sebab dapat memicu kriminalitas lebih besar.

“Ekonomi kreatif juga harus dikembangkan. Jabar ini punya SDM dan SDA yang luar biasa bagus. Jadi harus bisa mengelolanya, baik dalam regulasi anggaran maupun program. Saya harap ada regulasi ekstrim, untuk menekan tingkat pengangguran di kita. Sebab jika pengangguran tinggi, khawatirnya tingkat kejahatan juga naik. Itu yang kita takutkan,” tandasnya. (Yuliantono)

Baca Juga : DPRD Jabar Harap Pemerintah Bijak Manfaatkan Dana PEN