Sikap Kami: Emil dan Pertanyaan Bodoh Itu

KEPADA siapakah seorang kepala daerah, utamanya gubernur, bertanggung jawab? Pertama, kepada Tuhan karena dia bersumpah menyebut nama Tuhan. Kedua, kepada rakyat yang mempercayainya. Ketiga, karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat, ada juga tanggung jawabnya kepada Presiden.

Di luar ketuhanan, maka tanggung jawab pemimpin, termasuk gubernur, adalah kepada rakyat. Rakyat yang memberinya kepercayaan. Rakyat pula yang berhak menagih pertanggungjawabannya. Bukan presiden, bukan pemerintah pusat.

Ini perlu kita pertegas karena ada saja orang-orang Jakarta yang menyoal posisi Gubernur Jawa Barat. Terutama, dalam konstalasi politik saat ini, di tengah ketegangan antara pemerintah dan ormas yang tak diakui legalitasnya, Front Pembela Islam.

Baca Juga : Sikap Kami: Keadilan di Tanah Puncak

Ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, misalnya, melanjutkan surat keputusan bersama (SKB) enam menteri tentang FPI, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, wajar saja jika Gubernur Jawa Barat menyambut dan meneruskannya kepada kepala daerah kabupaten/kota.

Tapi, sikapnya dipertanyakan oleh “orang Jakarta”. Anggota Tim Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi mempertanyakan, sebenarnya posisi Ridwan Kamil seperti apa?

Hemat kita, pertanyaan seperti itu pertanyaan bodoh. Atau, menjadi bodoh karena ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya.

Baca Juga : Sikap Kami: FPI dan (Mantan) Menteri

Keyakinan kita, pertanyaan bodoh itu muncul karena peristiwa sebulan-dua terakhir. Pertama, Gubernur Jawa Barat saat kepulangan Habib Rizieq Shihab menyatakan untuk silaturahmi, dia tak menolak bertemu dengan Rizieq Shihab.