Sikap Kami: HRS 'Selamatkan' Puncak

PELAPORAN PTPN VIII ke Polda Jabar semestinya menjadi pintu membereskan bangunan liar di kawasan Puncak. Jika tidak, maka itu hanya bisa kita baca sebagai menjadikan Habib Rizieq Shihab sebagai sasaran tembak.

Kadang-kadang, agak naif juga PTPN VIII menyatakan tak benar anggapan pihaknya hanya melaporkan pentolan ormas FPI itu. Betul, yang masuk ke polisi ada 29 laporan. Tapi, apakah pelaporan itu akan terjadi jika bukan disulut perkara Markaz Syariah itu di Megamendung? Kalau benar seperti kata PTPN VIII, kenapa baru sekarang masuk laporan, sementara dugaan penyerobotan sudah berlangsung bertahun-tahun?

Tetapi tidak apa-apa. Mungkin juga baru sekarang teringat. Mungkin juga sekarang baru berani. Buat kita, siapapun yang melakukan pelanggaran di atas lahan PTPN VIII harus diusut.

Baca Juga : Sikap Kami: Kenapa Kita Gagal?

Dan, itu berarti tak hanya pendirian Markaz Syariah. Di sana ada kebun, tempat usaha, dan –ini yang menarik—bangunan vila-vila. PTPN VIII menyatakan tak ada memberi izin pendirian vila-vila itu. Artinya, patut diduga itu vila-vila liar.

Siapakah pemilik vila-vila itu? Kebanyakan bukan warga-warga setempat. Biasanya orang berduit, para pengusaha dan penguasa, umumnya dari Jakarta. Warga setempat kebanyakan jadi pengelola, atau jadi pihak yang diatasnamakan.

Hemat kita, Markaz Syariah itu hanya setitik saja “penyerobotan” lahan di wilayah PTPN VIII. Yang lebih banyak, mungkin juga lebih luas, para pengusaha dan penguasa itu. Maka, ini menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk “membereskannya”, tentu dengan seadil-adilnya.

Baca Juga : Sikap Kami: Momentum Ambroncius

Sebagian kawasan Puncak memang sudah rusak. PTPN VIII pun sudah merasakan. Perumahan karyawan mereka di Cisarua dihajar banjir bandang. Dan, banjir itu tak hanya terjadi di Cisarua, tapi juga kawasan lain di wilayah Puncak.