Sikap Kami: Kenapa Kita Gagal?

DULU, lockdown pernah jadi kata yang tak disukai. Saat desakan untuk mengunci wilayah kala pandemi baru mulai, lockdown jadi kata yang harus dihindari. Kita, dalam hal ini pemerintah, lebih suka menggunakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Rasa-rasanya, di tengah pandemi, Indonesia menjadi negara paling dinamis dengan bermacam istilah. Dia datang silih berganti. Setelah PSBB, lalu PSB Mikro, PSB Komunitas, PSB Proporsional, teranyar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sejujurnya, hanya PSBB yang pernah membuat kasus Covid-19 landai, tapi biayanya tinggi.

Kini, pemerintah membuka opsi lain. Lockdown (karantina) wilayah terbatas. Diterapkan di tingkat RT dan RW.

Baca Juga : Sikap Kami: Momentum Ambroncius

Jadi, lockdown alias karantina? Kata Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, tim sedang membahas aturan teknisnya. Dengan karantina, tentu akan ada ongkos-ongkos yang harus dibiayai. Tak apa. Demi rakyat juga. Asal ongkosnya tak ditilep sebagaimana pada kasus bansos.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa yang dinamis. Terutama, karena ini hal baru bagi kita. Tapi, kita juga menyayangkan pemerintah selalu gonta-ganti kebijakan. Belum tuntas aturan satu, sudah muncul aturan dua, begitu seterusnya.

Dalam kedinamisan, ada sesuatu yang mesti konsisten kita lakukan, yakni pembatasan pergerakan dan aktivitas. Dalam konteks ini, kita berpendapat, semestinya pemerintah kembali ke PSBB dengan segala macam variannya. Itu yang nyata-nyata sudah membawa hasil.

Baca Juga : Sikap Kami: Selamat Pagi, Madam

Sayangnya, kita itu belum bersatu padu dalam menangani Covid-19. Bukan hanya di tataran warga yang kerap disalahkan, tapi juga pemerintah dan kebijakannya. Saat kita harus bersatu, pemerintah masih “bermain-main” dengan urusan politik elektoral yang masih sangat jauh di depan mata.