Sikap Kami: Sekali Lagi, Tunda PTM

BAGAIMANA kita mau memulai pembelajaran tatap muka jika lembaga pendidikan saja tidak tertib? Apa yang terjadi di Kota Bogor saat ini adalah buktinya. Dan, itu seharusnya merisaukan kita.

Hal pertama yang merisaukan itu adalah terpaparnya 32 orang santri di Pondok Pesantren Ma’had Bina Madani. Sebagian besar mereka diduga baru pulang dari kampung halaman setelah menjalani libur lebaran.

Pesantren di Kota Bogor itu bukan yang pertama masuk dalam klaster Covid-19. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, atau setidaknya di Jawa, ada saja pesantren yang menjadi klaster. Di Jawa Barat pesantren di Kuningan, Cianjur, dan Tasikmalaya juga pernah terpapar virus corona.

Baca Juga : Stand-up Comedy soal Haji

Yang lebih membuat kita khawatir adalah pernyataan dari Kementerian Agama Kota Bogor. Ternyata, mereka tak mendapatkan laporan resmi, pesantren mana saja yang sudah memulai PTM.

Hemat kita, ini kelalaian hebat. Bagaimana mungkin pemerintah, termasuk juga Satgas Covid-19, tidak mengetahui secara resmi pesantren yang sudah memulai PTM sementara pandemi corona adalah bencana nasional non-alam? Padahal, data-data semacam itu dibutuhkan untuk mendeteksi jika terjadi sesuatu, seperti yang terjadi saat ini.

Itulah salah satu yang membuat kita khawatir dan sejak awal tidak sependapat PTM segera dilakukan. Kita –baca: pemangku kepentingan pendidikan—belum sepenuhnya siap! Jika kondisinya seperti itu, bukankah kita membuka peluang terpaparnya anak-anak kita di sekolah?

Baca Juga : Sikap Kami: Mencintai Petani

Kita bisa membayangkan, jika lembaga pendidikan seperti pesantren saja abai melaporkan PTM, bagaimana pula personal-personal pendidikan? Guru-guru mungkin masih bisa waspada Covid-19, tapi apakah hal serupa terjadi pada anak-anak didik?