Soal Waras, PDIP Jabar: Itu Kan Masih Prematur

INILAH, Bandung – DPD PDI Perjuangan Jawa Barat masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan. Sementara, mereka menanti apakah pengakuan Neneng Rahmi Nurlaely soal dugaan keterlibatan kader mereka, Waras Wasisto, terbukti benar atau tidak.

 

Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Abdy Yuhana, menyampaikan pernyataan sikap partainya itu terkait disebut-sebutnya nama Waras Wasisto pada sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

 

“Kita lihat saja nanti pembuktiannya dalam proses hukum, apakah memang benar-benar dilakukan atau tidak. Apakah melanggar hukum atau tidak. Hal itu kan masih prematur,” katanya pula, Rabu (23/1/2019).

 

Yang jelas, disebutnya nama anggota DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto, dalam sidang perkara suap proyek pembangunan Meikarta tidak ada kaitannya dengan partai.

 

"Soal itu, tidak ada kaitan dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi. Perlu saya tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitan," kata Abdy Yuhana.

 

Nama Waras disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta oleh Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaely. Selain Waras, disebut pula Sulaeman, anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi.

 

Sehari sebelumnya, Waras membantah dirinya terlibat dalam kasus ini. Menurut Waras, kasus ini berawal saat dirinya diminta Sulaeman untuk mempertemukan Neneng Rahmi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.

 

"Saya diminta oleh Sulaeman untuk mempertemukan Neneng dengan Pak Sekda Jabar. Waktu itu hampir satu bulan tak saya gubris. Akhirnya setelah Sulaeman menjamin ini tak ada hubungannya dengan Meikarta, saya akhirnya setuju," ungkap Waras dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/1).

 

Menurut Waras, dia mengabulkan permintaan Sulaeman untuk mempertemukan Neneng Rahmi dengan Iwa Karniwa hanya karena ingin menolong Sulaeman yang notabene sama-sama kader PDIP. Sulaeman menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.

 

"Akhirnya saya meminta waktu kepada Pak Iwa untuk mengagendakan pertemuan dengan Neneng Rahmi," akunya.

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini juga mengakui, ada pertemuan di rest area tol sekitar bulan Juni-Juli 2017 lalu. Namun, dia dan Sulaeman hanya sekadar mempertemukan dan tak tahu apa yang dibahas oleh Iwa Karniwa, Neneng Rahmi, dan Henry Lincoln.

 

"Saya tak ikut pembicaraan mereka, apalagi minta-minta duit. Cuma memang setelah pertemuan itu Pak Sekda berbisik kepada saya. Kata Pak Iwa mereka mau bantu untuk banner. Sulaeman juga dengar apa yang dikatakan Pak Sekda itu," bebernya. (*)