Tangkal Krisis Pangan di Jawa Barat, Ini Usul Yunandar

INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi jawa barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyebut, banyak skema yang bisa dilakukan pemerintah provinsi guna mencegah krisis pangan.

Tentunya selain gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan, dalam memperkokoh ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Terlebih dalam mengantisipasi adanya krisis global yang terjadi pada saat ini, dimana berdampak hampir di segala aspek pokok kehidupan.

Pertama kata dia, adalah dengan mulai mengupayakan produksi sendiri secara berkesinambungan terhadap produk-produk yang bersumber dari impor. Contohnya seperti gandum dan kedelai, sebab keduanya sangat memungkinkan untuk dibudidayakan di jawa barat, karena memiliki geografis yang mendukung.

 “Soal pangan, sesuatu yang hari ini menjadi isu global karena tidak hanya bicara masalah kekurangan pangan di berbagai negara, tetapi juga masalah ketersediaan dalam jangka panjang. Imbas dari perang Rusia dan Ukraina, yang menyebabkan jalur distribusi tidak bisa berjalan normal. Bahkan ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi,” kata Yunandar kepada INILAHKORAN, Rabu (9/11/2022).

“Indonesia, khususnya jawa barat selama ini tidak 100 persen bisa menyediakan pangan secara mandiri, semisal gandung dan kedelai. Ini semua didatangkan dari luar. Maka dari itu, ini harus menjadi pemikiran bersama. Untuk beras, memang per hari ini kita tidak ada impor, tapi melihat konsumsi yang sangat tinggi di masyarakat terhadap produk berbahan baku dari kedelai dan gandum, maka ini harus jadi perhatian bersama. Kami mendorong agar jawa barat punya kemandirian pangan tersebut,” imbuhnya.

Bila sudah ada kesepemahaman kata Yunandar, selanjutnya adalah dengan melibatkan masyarakat mulai dari akar rumput. Yakni dengan membangun lumbung pangan di setiap desa, sebagai langkah antisipasi bila krisis seperti saat ini terulang. Keuntungan lainnya kata dia, lahan kritis serta alih fungsi yang dapat mengakibatkan bencana dapat dicegah.

“Bagaimana masyarakat mulai dari tingkat desa memiliki kesiapan terhadap kondisi, apabila nanti seandainya di tahun depan kondisi tidak berubah. Maka kita harus mempersiapkan diri, setiap desa minimal punya lumbung pangan. Punya lahan khusus, diperuntukkan untuk pangan yang bisa kita sebut kawasan pangan berkelanjutan, kepedulian ini harus dimulai dari sekarang,” ujarnya.

“Kalau sekarang lain, ingin membangun industri, perumahan, lahan pangan yang dikorbankan. Kami berharap, ada kawasan pangan berkelanjutan yang dibuat sebagai benteng terakhir dan tidak ada alih fungsi lahan lagi. Jumlah penduduk di jawa barat semakin banyak, sementara kebutuhan masih tergantung dari luar daerah. Ini yang harus dikampanyekan bersama dalam menjaga ketersediaan pangan berkelanjutan,” tambahnya.

Selanjutnya adalah dengan mengembalikan kebiasaan leluhur, dalam mengonsumsi makanan pokok agar tidak bergantung seperti saat ini, semisal beras. Budaya mengonsumsi singkong, ubi dan lain-lain kata dia sejatinya dapat kembali dilakukan untuk melepas ketergantungan sumber pangan impor, seperti gandung dan kedelai di masa sekarang.

“Juga harus mulai dilakukan diversifikasi makanan pokok. Tidak bisa bergantung dengan satu jenis bahan pokok dan itu impor. Mulai membiasakan diri di masyarakat untuk mengonsumsi dan membudidayakan bahan pangan yang sebenarnya secara budaya sudah ada di masyarakat kita.  Singkong, ubi, gembili, hanjeli misalnya. Kebiasaan ini harus dibudayakan kembali dan mulai mengurangi bahan pangan impor seperti gandung dan kedelai yang sampai sekarang kita belum bisa produksi dengan baik, khususnya di jawa barat,” tandasnya. (Yuliantono)***