Terbukti Lakukan Pemerasan di Kabupaten Bekasi, Pegawai BPK Jabar Amir Panji Sarosa Divonis Lima Tahun

INILAHKORAN, Bandung - Majelis hakim tindak pidana korupsi PN Bandung yang diketuai Eman Sulaeman memvonis pegawai BPK Jabar Amir Panji Sarosa dengan putusan 5 tahun 6 bulan penjara. Dia terbukti melakukan pemerasan di Kabupaten Bekasi.

Putusan itu sesuai dengan tuntutan JPU yang menuntut Amir Panji Sarosa dihukum 5 tahun 6 bulan penjara. Untuk diketahui, terdakwa yang merupakan pegawai BPK Jabar itu melakukan pemerasan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Adapun pemerasan yang dilakukan pegawai BPK Jabar Amir Panji Sarosa, setelah auditor BPK mendapati adanya temuan pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Temuan itu berupa perhitungan tenaga kerja lepas, pembayaran pajak penghitungan tenaga kerja lepas, jasa pelayanan puskesmas, dan perjalanan dinas puskesmas. Terdakwa melakukan pemerasan kepada masing-masing Puskesmas yang berjumlah total 44, sebesar Rp20 juta setiap Puskesmas di Kabupaten Bekasi.

Amir Panji Sarosa juga meminta sejumlah uang ke RSUD Cabangbungin. Terdakwa, meminta uang sebesar Rp500 juta atas temuan timnya pada RSUD Cabangbungin.

Permintaan terdakwa dari setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi itu hanya terkumpul sebesar Rp250 juta. Uang tersebut langsung diberikan orang suruhan Dinkes Kabupaten Bekasi.

Uang diserahkan di Kantor BPKD Bekasi, dengan menyimpannya di dalam tong sampah yang berada di Kantor.

Sementara yang dari RSUD Cabangbungin, uang yang terkumpul hanya Rp100 juta dari Rp500 juta yang diminta Amir. Namun, Rp100 juta tersebut diambil dengan meminta orang suruhan dari RSUD untuk datang ke kantor BPKD.

Selain pidana, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta. Jika tidak bayar, diganti kurungan badan selama tiga bulan. Pada putusannya, Amir Panji Sarosa sebagai pegawai BPK Jabar terbukti melakukan pemerasan di Kabupaten Bekasi.

Dalam uraiannya, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf E UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan korupsi.*** (cesar yudistira)