Terkendala Kewenangan dan Anggaran, Pemprov Jabar Memastikan Tranportasi Publik Terus Dibenahi

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengtakan, Pemprov Jabar terus melakukan pembenahan terhadap transportasi publik kendati memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan dan anggaran. 

Ridwan Kamil menyebutkan, kewenangan sebagai gubernur hanya sebatas koordinasi di wilayah algomerasi seperti Bandung Raya. Sehingga, tuntutan warga terkait transportasi publik sebetulnya lebih tepat diarahkan pada pemangku wilayah seperti wali kota atau bupati. 

"Dimana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya untuk kepentingan transportasi publik," kata Ridwan Kamil, Kamis 5 Januari 2022.

Baca Juga : Dituntut Bangun Transportasi Publik, Ini Kata Ridwan Kamil...

Menurutnya, guna memastikan koordinasi berjalan baik maka dibentuk organisasi Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya. Namun urusan pembentukan ini memakan waktu lama karena pihaknya harus membenahi payung hukum. 

"Kita beresin dulu rumah hukumnya," tambahnya.

Salah satu bentuk realisasi pihaknya untuk memulai pembenahan transportasi publik dengan meluncurkan BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Bandung. Saat ini secara aktif sudah beroperasi menggunakan 8 bus listrik dengan kapasitas 25 penumpang per bus.

Baca Juga : Direspons Negatif Netizen Terkait Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar, Ridwan Kamil: Saya Biasa Saja

"Dimulai dari yang mudah dulu BRT sudah launching, saya minta maaf tahun ini akan banyak pekerjaan BRT," katanya.