UPI Susul Unpad, Sikapi Percaturan Politik Indonesia yang Dinilai Kian Mengkhawatirkan

INILAHKORAN, Bandung - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyusul Universitas Padjadjaran, menggemakan kegelisahan menyikapi percaturan politik Indonesia yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Guru besar, dosen hingga mahasiswa UPI menggelar aksi, mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait demokrasi dan politik Indonesia. Mereka menyampaikan pandangan, mengenai situasi bangsa melalui Petisi Bumi Siliwangi Kampus Pejuang Pendidikan, di Depan Gedung Isola, Senin 5 Februari 2024.

Guru Besar UPI Cecep Darmawan dalam petisi yang dibacakannya menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan politik Indonesia hari ini, dengan rentetan tindakan yang dinilai merupakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh para pejabat publik tanpa rasa malu, menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan. 

Baca Juga : Bambang Tirtoyuliono Sebut LKS Tripartit Wadah Komunikasi Strategis di Kota Bandung

"Tindakan cawe-cawe dalam {emilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi program untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas, menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," ucapnya.

Sivitas akademika UPI melihat kondisi dan perkembangan saat ini dalam pemilu yang ditunjukan oleh para pejabat, sangat disayangkan karena tidak mencerminkan kedudukannya yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. 

Di samping itu, sikap negarawan yang tidak ditunjukan oleh para pejabat, tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yakni "Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani", artinya tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan. 

Baca Juga : Ema Sumarna: Pemkot Bandung Siap Hadirkan Pemilu 2024 Kondusif di Kota Bandung 

"Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Cecep.