UPI Susul Unpad, Sikapi Percaturan Politik Indonesia yang Dinilai Kian Mengkhawatirkan

Dosen UPI Iik Nurul Faik yang juga membacakan petisi ini, menuturkan bahwa ketika kondisi ini dibiarkan dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terpenuhinya legitimasi penyelenggaraan pemilu.

"Meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara," tuturnya.

Atas dasar kondisi di atas, sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan untuk mendesak agar para pejabat negara termasuk presiden, untuk bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Baca Juga : Genjot Program PTSL, BPN dan Pemkot Bandung Bentuk Satgas dan Panitia Ajudikasi

Kemudian, meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Lalu, mendesak para pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepenungan politik praktis kampanye pemilu. 

Dan, mengajak seluruh clemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan benntegnitas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga : Tahun Ini, DPKP3 Kota Bandung Akan Revitalisasi Sejumlah Taman Kota

"Ini kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilainilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara," tuturnya.