Ajak Masyarakat Tentukan Pj Bupati Bandung Barat, DPC PKB KBB Siapkan Media Platform Ini untuk Saran dan Masukan
Fraksi PKB KBB menilai kinerja Pemda KBB masih belum baik lantaran berdasarkan LPPA KBB adanya penurunan penerimaan total pendapatan daerah dan adanya penurunan belanja dan transfer yang telah ditetapkan.
"Akibat hal itu, banyak permasalahan yang muncul pada tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.
Lantaran banyaknya catatan, terang Asep, maka evaluasi harus dilakukan secara serius terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
"Makanya kami (DPC PKB KBB) berharap adanya sinergitas dan masukan dari semua pihak, termasuk masyarakat," ujarnya.
Asep menilai, hal itu perlu dilakukan mengingat masa jabatan Bupati Bandung Barat bakal berakhir pada September 2023, sehingga dibutuhkan Penjabat (Pj) yang mampu menjawab tantangan dan persoalan yang tengah menyelimuti Pemda KBB.
"Pengusulan nama Pj Bupati Bandung Barat tentunya harus memperhatikan prinsip demokrasi sehingga dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel," ujarnya.
Tak hanya itu, hal yang perlu diperhatikan agar pengusulan oleh orang yang membicarakannya memperhatikan track record secara rahasia.
Dengan begitu, tambah dia, Pj Bupati Bandung Barat terpilih dapat membangun daerah secara lebih optimal tanpa kepentingan apapun.
Halaman :
