Akademisi Bilang Kebijakan Bansos Mutlak Dibutuhkan, Kalau Perlu Nilainya Ditambah

INILAHKORAN, Bandung - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan kebijakan mutlak yang harus negara sediakan kepada rakyatnya. 

Bahkan, dia menyarankan supaya pemerintah menambah kebijakan alokasi anggaran bansos dengan catatan ada strategi distribusi dan pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur.

Dia pun menuturkan, pemberian bansos bukan kebijakan yang identik dengan negara berkembang. Justru banyak negara maju yang menjadikan bansos sebagai strategi perlindungan sosial.

Baca Juga : Kebudayaan jadi Pembahasan di Rakornis Partai Golkar 

“Bansos tetap diperlukan karena itu bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kelompok bawah. Kalau itu dihilangkan, justru akan berbahaya, karena menyangkut nasib banyak orang. Jadi perdebatannya bukan pada dibutuhkan atau tidak, tapi perlu ada perbaikan dari sisi penerimaan dan strateginya harus lebih clear,” kata Teguh, Kamis 21 Desember 2023.

“Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos,” tambahnya.

Teguh, yang menggeluti studi ekonomi pembangunan, mengusulkan dua strategi supaya pemberian bansos lebih efektif di Indonesia. Pertama, pemerintah harus memiliki strategi graduasi atau memikirkan bagaimana para penerima bansos bisa naik kelas.

Baca Juga : Disbudpar Kota Bandung Pastikan Bangunan Cagar Budaya Tidak Terpengaruh Pembangunan Fly Over

Ihwal strategi pertama, alumni S3 Nagoya University itu menyoroti dua jenis bantuan yang telah disediakan pemerintah, yaitu bantuan yang sifatnya untuk bertahan hidup seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako, serta bantuan yang sifatnya produktif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).