Akselerasi Pembangunan Jabar 2023, Pemprov Tawarkan Tiga Tema pada Pemerintahan Kabupaten/Kota

INILAHKORAN, Bandung - Sebagai bentuk akselerasi pembangunan Jabar 2023, Pemprov Jabar menawarkan tiga tema yang dikompetisikan kepada pemerintahan daerah kota/kabupaten.

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, program Kopdar digelar sebagai agenda pertemuan rutin antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan bupati dan wali kota. Kali ini, fokusnya perencanaan program pembangunan 2023 yang sumber pembiayaannya dapat dibantu dari APBD provinsi dalam bentuk bantuan keuangan.

Dia mengatakan, untuk pembangunan Jabar 2023 itu ada tiga tema yang ditawarkan untuk menjadi bahan pemerintah kota/kabupatan agar dapat ditindaklanjuti. Ketiganya yakni pembangunan ekonomi, penanganan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, serta optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan juga lingkungan hidup.

Baca Juga : FOTO: Aksi Buruh Tuntut Kenaikan Upah Layak

“Kegiatan ini adalah ngobrol antara pak gubernur dengan bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Yang dibicarakan terkait program pembangunan kita di tahun mendatang seperti apa. Disitu kita ingin ada tematik. Mereka dari kabupaten/kota bisa mengusulkan sesuai tema dan dikompetisikan. Disini adalah upaya bagaimana Jawa Barat ini bisa mendukung seperti apa ke kabupaten dan kota,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Sumasna menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pemprov mendorong pemerintah kota/kabupaten untuk melakukan penyelesaian masalah di daerah, dimana nantinya akan dibantu sumber pendanaannya sebab diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah di skala provinsi.

“Kopdar tematik ini, tema tentang agenda pendanaan kompetitif untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Ini adalah salah satu strategi Pemprov Jabar, supaya usulan kabupaten/kota bisa kena ke penyelesaian skala Pemprov. Misal berkaitan dengan ekonomi, karena kita berurusan dengan pemulihan ekonomi. Kemudian stunting, sosial penanganan pemuda, lingkungan hidup. Di 2023 ada tiga tematik. Tiga tema ini contoh, Kota Bandung concern ke UMKM. Mereka sampaikan ada pembiayaan yang harus masuk dari pemerintah kota dan minta support dari Pemprov. Begitu presentasi, ternyata reviewer dari independen menganggap itu wajar dibiayai, jadi kita bantu,” kata Sumasna kepada INILAHKORAN, baru-baru ini.

Baca Juga : Bersama JQR, Relawan Paramedis Berjuang di Kandang Kambing Hingga Tangani Warga Melahirkan

“Kedua penanganan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, salah satu implikasinya stunting. Karena penduduk Jawa Barat paling besar di Indonesia, maka absolutnya selalu besat. Ini jadi PR kita untung penanganannya. Termasuk kemiskinan ekstrim, dimana disini kita mengawal data supaya kalau ada program yang berimplikasi ke ekonomi maka mereka mendapat bantalan sosial dari pemerintah. Ketiga optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup. Ini yang kita tawarkan dan secara total sudah 22 kabupaten/kota yang mengusulkan, walaupun oleh reviewer tidak seluruh tema diakomodasi,” imbuhnya.*** (yuliantono)