Derap Langkah Pasti Usaha Pempek dari Cimahi

INILAHKORAN, Bandung - Kucuran peluh saat proses produksi berlangsung mampu terbayarkan dengan imbalan cuan yang diperoleh. Omset per bulan menjadi pertimbangan Irma Angela Soekma (42) meneruskan bisnis pempek untuk keluarga tercinta.

Sejak 2019, dia bersama suami membangun usaha kuliner pempek & Baso Ikan D'JumboJet36 di Kota Militer. Dari bilangan Cimahi Selatan, produknya kini sudah terkenal luas. Bahkan, sejumlah pelanggan di luar negeri sempat memesan ulang kudapan khas Palembang tersebut.

Di awal bisnisnya, Irma mengaku pandemi Covid-19 memberikan berkah tersendiri. Lantaran saat itu mobilitas masyarakat dibatasi, tak sedikit warga mencari asupan nutrisi secara daring.

“Ya, gitu. Karena saya melihat ada peluang, akhirnya saya coba-coba membuat pempek yang dipasarkan secara online. Ternyata, alhamdulillah produk buatan saya banyak peminatnya,” kata Irma saat ditemui INILAH di kediamannya, akhir pekan lalu.

Ibu satu orang anak itu pun menyebutkan, saat pandemi beberapa tahun lalu itu pesanan terus meningkat. Bahkan, saat itu omset yang didapatkan meroket tajam.

“Sekarang, omsetnya hanya Rp4-5 juta per bulan. Memang angkanya fluktuatif, tapi angka itu rata-rata setiap bulan. Itu juga kalau pemasaran online dan offline bisa full dilakukan,” ujarnya dengan merendahkan nada bicaranya.

Penurunan omset itu pun diakui berdampak pada pengurangan jumlah produksi. Saat pandemi melanda negeri, produksi pempek buatan tangannya bisa diproduksi banyak. Meski tak menyebutkan angka pastinya, Irma menyebutkan proses produksi itu bisa dilakukan sepuluh kali dalam sepekan. 

Kini, jumlah produksi anjlok bahkan hanya sekali-dua kali dalam sepekan. Lantaran, mobilitas dilonggarkan berbanding terbalik dengan pesanan makanan secara online. Warga saat ini kembali ke perilaku semula yang mencari sendiri kebutuhan nutrisinya secara offline.

Untuk urusan produksi pempek andalannya, ikan laut segar menjadi prioritas. Meski harganya tak menentu, kebutuhan bahan utama itu tak lantas dikurangi demi menekan ongkos produksi. Sejauh ini, solusinya hanya memperkecil ukuran pempek yang dibuat.

“Memang banyak yang bilang, kalau ikannya mahal mendingan banyakin aja tapung tapiokanya. Tapi, saran itu saya buang mentah-mentah. Soalnya, saya itu jual pempek, bukan cireng,” sebut perempuan asal Bangka itu seraya tersenyum renyah.

Dia melanjutkan, dalam sekali produksi itu dia hanya mampu mengolah sebanyak 3 kg ikan laut tenggiri atau parang segar. Kenapa sedikit? Irma mengaku keterbatasan itu lantaran dia mengerjakannya seorang diri di dapur rumah yang berukuran mungil.

Tak hanya itu, urusan produksi itu pun kerap terkendala dengan fluktuasi bahan-bahan lain yang dibutuhkan. Sebut saja seperti telur, tapioka, dan cabai yang diperlukan untuk membuat cuko, saus cair pasangan saat makan pempek. 

Kapasitas pun tak bisa ditingkatkan lantaran penganan yang dihasilkan relatif cepat kedaluwarsa. Namun, dia tetap memperhitungkan memiliki stok agar tak mengecewakan pelanggan jika suatu saat memesan dalam jumlah banyak.

Berjualan pempek diakuinya tak sekadar mampu dan bisa membuatnya. Sebab, faktor lain pun harus dipikirkan agar konsumen terpuaskan hasratnya. Seperti sertifikasi halal yang menjadi jaminan produk makanan sesuai syariat Islam.

Langkah itu pun ditempuhnya sekaligus mengurusi hal legal lainnya. Nomor Induk Berusaha (NIB) pun kini sudah dikantongi yang saat itu difasilitasi aparat Pemerintahan Kota Cimahi. Namun, izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai sertifikasi produk makanan dan minuman rumahan masih terkendala.

“Kata fasilitatornya, izin PIRT itu hanya wajib untuk produk makanan yang kedaluarsanya relatif lama. Dikarenakan pempek ini tidak dalam kategori itu dan produknya tergolong siap saji/santap, usahanya tak memerlukan izin tersebut. Yang pasti, produk yang saya buat ini sudah mengantongi sertifikasi halal,” jelasnya panjang lebar.

Disinggung mengenai digitalisasi, alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) itu mengaku hal tersebut hanya terbatas pada proses pemesanan dan pembayaran. Memang diakuinya semakin luasnya platform digital dan aplikasi itu memudahkan untuk menyentuh pasar di dunia maya. 

Namun, lagi-lagi terbentur keterbatasan kapasitas produksi, pempek buatannya belum bisa ditemukan di marketplace. Meski demikian, dia bersama suami tercinta sangat mendambakan produk buatannya bisa masuk di situ.

“Saat ini, selain berjualan online, saya juga punya kedai kecil-kecilan di sekitar rumah. Jualan offline itu juga untuk nambah-nambah penghasilan juga karena pesanan online via WA dan IG sekarang tidak semassif dulu,” tambahnya sambil mempersilakan untuk mencicipi semangkuk pempek lezat buatannya.

Irma pun merasa beruntung dikelilingi wirausahawan baik hati lantaran kadung nyebur ke dunia usaha. Sebagai alumnus Unpad, dia sempat diajak untuk bergabung menjadi anggota Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) Unpad yang menaungi sejumlah merek yang dihasilkan lulusan yang memiliki merek kolektif Lupba.

Secuil kisah pelaku usaha pempek asal Cimahi itu memberikan optimisme terhadap peningkatan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kendati skalanya relatif kecil, namun secara konsep pengembangan usaha yang dijalani itu justru mendukung hilirisasi pangan. 

Lebih jauh, kegiatan ekonomi yang dilakoni Irma itu sejalan dengan langkah untuk mendukung stabilitas harga-harga bahan mentah demi menjaga pertumuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Toh, pamor UMKM sejauh ini diyakini sempat beberapa kali menyelamatkan ekonomi bangsa menghadapi tantangan global yang terus terjadi setiap detik di muka bumi ini.

Dari informasi yang dihimpun, secara nasional Presiden RI Joko Widodo sempat mengatakan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga sektor lain termasuk UMKM. 

Saat membuka Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2023 di BSD City, Tangerang dia mengharapkan hilirisasi itu pun bisa dilakukan dalam skala UMKM. 

“Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Jokowi, 31 Agustus 2023.

Saat itu, orang nomor satu di Indonesia itu mengapresiasi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Sebagai contoh, dia menyebutkan pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten yang berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan yang menarik.

Tak hanya kopi, Presiden juga menyebutkan sejumlah produk lain yang berpotensi besar untuk dihilirisasi, seperti gula aren, kelapa sawit, hingga rumput laut. Presiden pun mengharapkan produk olahan tersebut dapat mengisi pasar dalam negeri dan juga siap untuk diekspor ke luar negeri.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat kalkulasi yang menunjukkan program hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi US$10.900 dalam satu dekade mendatang. Angka perkiaraan itu terus meningkat hingga US$15.800 dalam 15 tahun, dan US$25.000 saat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. 

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) se-Jawa meluncurkan dua program unggulan guna mendukung ketahanan pangan nasional di Purwakarta, 5 April 2023. Kedua program tersebut yaitu digitalisasi hulu hilir sektor pangan dan quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek. 

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan penguatan sinergi TPIP/TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut mendorong penurunan inflasi pangan pada 2022. Dia mengaharapkan, pada 2023 pun strategi itu dapat menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional. 

Kedua program tersebut diimplementasikan dengan pertama, digitalisasi hulu hilir sisi produksi, pascapanen, pergudangan, pengolahan, pemasaran hingga pembiayaan pada sektor pangan melalui optimalisasi peran UMKM termasuk pesantren. 

Program tersebut diwujudkan dengan penyusunan bisnis model digital farming melalui penyaluran smart green house kepada UMKM dan pesantren, penyaluran smart farming kepada klaster pangan, penyaluran mesin pengolahan pascapanen cabai, peresmian lumbung pangan dengan rice milling unit (RMU) dan bed dryer, digitalisasi pemasaran produk dengan start up pertanian, hingga digitalisasi pasar termasuk fasilitasi QRIS bagi para pedagang.

Sebenarnya, di tataran pusat dukungan UMKM itu tampak relatif nyata dan terukur. Namun, apakah nantinya di tataran pemerintahan daerah hal itu bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya? 

Hal itu memerlukan pengawalan dan pengawasan bersama dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Tentu, itu pun membutuhkan political will dari seorang kepala daerah yang notabene dipilih langsung rakyat yang berada di tataran akar rumput.*** (doni ramdhani)