Disinyalir Ada Diskriminasi Program di Era Hengki Kurniawan, P4KBB Desak DPRD Bentuk Pansus APBD

INILAHKORAN, Ngamprah - Belum selesai persoalan rotasi mutasi 19 pejabat yang harus dikembalikan ke posisi awal lantaran diduga melanggar aturan, isu tak sedap lantaran disinyalir adanya diskriminasi program era Hengki Kurniawan kembali mencuat ke permukaan.

Hal itu diungkap Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Jacob Anwar Lewi yang mendesak agar DPRD KBB membentuk Pansus APBD 2022/2023 saat Hengki Kurniawan menjabat sebagai bupati Bandun Barat. 

"Kami menilai DPRD KBB perlu membentuk Pansus APBD guna mencari tahu kenapa banyak program ke masyarakat yang tersendat era bupati Hengki Kurniawan padahal sudah masuk dalam DPA APBD," kata Jacob Anwar Lewi kepada wartawan belum lama ini.

Seperti Pansus Rotasi Mutasi dan Promosi misalnya, apabila Pansus APBD dibentuk maka bisa mengorek secara rinci bagaimana postur APBD dan pengalokasiannya. 

Pasalnya, ketika ada Pansus maka dewan bisa memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan bagian keuangan pemda. 

"Sepengatahuan saya, pada masa pemerintahan Bupati Hengki Kurniawan banyak program-program pencitraan yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat tapi bisa dilaksanakan," jelasnya.

"Salah satunya program "KBB The Beautiful of Parahyangan" yang tidak jelas tindak lanjutnya,"  sambungnya.

Kemudian, sambung Jacob, ada  kegiatan jalan santai yang dilakukan di setiap kecamatan, yang tentunya menyedot anggaran besar. Sedangkan, untuk program yang bersentuhan dan langsung dirasakan oleh masyarakat justru tidak terealisasi dengan alasan tidak ada anggaran, padahal sudah masuk dalam APBD. 

"Contohnya saja program Rutilahu, dan yang saya dengar ada sekitar 290 Rutilahu yang tidak bisa dikerjakan tahun ini karena tidak ada anggaran," bebernya.

"Belum lagi program penanganan kekeringan, insentif RW, dan yang lainnya," tambahnya.

Menyikapi hal itu, ungkap Jacob, pihaknya pun melakukan audiensi dengan DPRD KBB guna mendesak dibuat Pansus dan memanggil TAPD. 

Sebab, menurutnya, jangan sampai program-program prioritas yang jadi kebutuhan masyarakat justru tidak terealisasi akibat perencanaan anggaran yang tidak tepat. 

"DPRD harus meminta pertanggungjawaban ke TAPD, jangan sampai ada permainan atau kongkalikong bancakan dana APBD," ujarnya.

"Oleh karenanya, harus ada Pansus biar semua clear dan tidak ada yang ditutup-tutupi," tandasnya.*** (agus satia negara)