Disinyalir Ada Diskriminasi Program di Era Hengki Kurniawan, P4KBB Desak DPRD Bentuk Pansus APBD
Belum selesai persoalan rotasi mutasi 19 pejabat yang harus dikembalikan ke posisi awal lantaran diduga melanggar aturan, isu tak sedap lantaran disinyalir adanya diskriminasi program era Hengki Kurniawan kembali mencuat ke permukaan.
INILAHKORAN, Ngamprah - Belum selesai persoalan rotasi mutasi 19 pejabat yang harus dikembalikan ke posisi awal lantaran diduga melanggar aturan, isu tak sedap lantaran disinyalir adanya diskriminasi program era Hengki Kurniawan kembali mencuat ke permukaan.
Hal itu diungkap Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Jacob Anwar Lewi yang mendesak agar DPRD KBB membentuk Pansus APBD 2022/2023 saat Hengki Kurniawan menjabat sebagai bupati Bandun Barat.
"Kami menilai DPRD KBB perlu membentuk Pansus APBD guna mencari tahu kenapa banyak program ke masyarakat yang tersendat era bupati Hengki Kurniawan padahal sudah masuk dalam DPA APBD," kata Jacob Anwar Lewi kepada wartawan belum lama ini.
Baca Juga : Bentuk Solidaritas, Bupati Bandung Serukan Warganya Doakan Rakyat Palestina
Seperti Pansus Rotasi Mutasi dan Promosi misalnya, apabila Pansus APBD dibentuk maka bisa mengorek secara rinci bagaimana postur APBD dan pengalokasiannya.
Pasalnya, ketika ada Pansus maka dewan bisa memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan bagian keuangan pemda.
"Sepengatahuan saya, pada masa pemerintahan Bupati Hengki Kurniawan banyak program-program pencitraan yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat tapi bisa dilaksanakan," jelasnya.
"Salah satunya program "KBB The Beautiful of Parahyangan" yang tidak jelas tindak lanjutnya," sambungnya.
Halaman :
