DPRD Jabar Dorong Pemprov Putar Otak Terkait BIJB
DPRD Jabar minta Pemprov memutar otak selesaikan persoalan PT Bandar Udara Internasional Jawa barat Kertajati Majalaengka
INILAH, Bandung – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memutar otak, dalam menyelesaikan persoalan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Menurutnya perubahan komposisi direksi dan komisaris BIJB beberapa waktu lalu, harus memberikan dampak signifkan dalam keberlangsungan bandara yang sempat mati suri tersebut. Terlebih kata dia, anggaran sekitar Rp7 triliun sudah dihabiskan demi bandara yang disebut-sebut sebagai kebanggan masyarakat Jawa Barat tersebut.
“Kita harap persoalan BIJB ini dapat segera teratasi. Apalagi dengan adanya pergantian direksi beberapa waktu lalu. Harusnya dapat memberikan perubahan. Sebab anggaran yang sudah dihabiskan tidak main-main, untuk mendukung agar operasional BIJB Kertajati ini berjalan. Hampir sekitar Rp7 triliun kalau tidak salah, termasuk infrastruktur lain sebagai sarana penunjangnya,” ujar Daddy kepada INILAH, Senin (8/11/2021).
Dia pun meminta, agar BIJB Kertajati ini peruntukannya tidak hanya sebatas maintenance, repair and overhaul (MRO) atau bengkel perawatan pesawat seperti yang direncanakan Pemprov. Sebab, perencanaan awal adalah untuk penerbangan internasional, mengimbangi Bandar Soekarno-Hatta Cengkareng.
Terlebih dengan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), harusnya dapat memberikan energi positif dalam pengembangan BIJB. Meski pada saat ini proses pembangunan tol tersebut sedikit lamban, karena terkendala pembebasan lahan.
“Apalagi hanya jadi tempat MRO. Sangat disayangkan, sudah memakan biaya yang besar dan wilayah yang luas hanya jadi bengkel pesawat. Seharusnya ini bisa dikembangkan, dicari solusinya agar BIJB ini bisa hidup. Apalagi kan nanti akan ada Tol Cisumdawu sebagai sarana penunjang. Sekarang prosesnya sudah sampai Cimalaka, Sumedang. Tinggal menunggu persoalan pembebasan lahan selesai, nanti akan berlanjut hingga Dawuan. Kita harap, apa yang sudah dikorbankan untuk BIJB selama ini tidak sia-sia,” tutupnya.*** (Yuliantono)
Halaman :
