DPRD Jabar Tegaskan Komitmen Cegah Perkawinan Anak dan Tekan Stunting
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta turut menekan stunting. Komitmen tersebut setidaknya dilakukan melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi baik melalui dukungan anggaran, mendorong hadirnya regulasi maupun pengawasan program.
Ditambahkannya, DPRD Jawa Barat juga akan terus mendorong terkait dukungan anggaran, pembentukan peraturan daerah hingga pengawasan program terkait.
“Perda tersebut bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga, dengan harapan masalah perwakinan anak dan stunting dapat diminimalkan. Ini merupakan salah satu wujud dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan DPRD Jawa Barat,” tambahnya.
Baca Juga : 30 Pejabat NII Berikrar Kembali ke NKRI, Ridwan Kamil Harap Anggota Lainnya Segera Menyusul
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menyoroti soal urgensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Menurut dia, hal ini terkait dengan masa depan anak.
“Stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi berdampak negatif terhadap perkembangan kecerdasan anak. Sangat disayangkan jika potensi, kemampuan berpikir anak-anak, akan terbatas akibat stunting,” kata Sukaryo.
Stunting atau masalah gizi kronis menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dan daerah. Di Provinsi Jabar, prevalensi stunting terus diupayakan ditekan dengan berbagai pendekatan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, sejak 2018, prevalensi stunting di Jabar bisa terus ditekan secara signifikan. Di mana dari awalnya 31,5 persen menjadi 20,2 persen pada 2022. Prevalensi tersebut di bawah angka nasional, yang sekitar 21,6 persen. Pada 2024, Ridwan Kamil mengatakan, ditargetkan prevalensi stunting di Jabar setidaknya bisa ditekan sampai 14 persen. “Sesuai dengan target nasional,” kata dia.***
Halaman :
